tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai pemindahan ibu kota ke luar pulau Jawa tidak akan menekan angka kemacetan di Jakarta.
"Ya jadi saya sampaikan ke Bappenas misalnya soal transportasi. Transportasi di Jakarta itu ada pengguna transportasi bisa dibagi menjadi tiga unsur. Unsur kegiatan rumah tangga, kegiatan swasta dan kegiatan pemerintahan. Komponen kegiatan pemerintahan itu sangat kecil," kata Anies saat ditemui di Salemba, Jakarta Pusat, pada Senin (26/4/2019).
Anies menjelaskan bahwa komponen kegiatan pemerintahan yang menyumbang pada kemacetan Jakarta itu sangat kecil. Jadi pemerintah itu pindah misalnya jumlah kendaraan pemerintah itu yang berkurang sedikit.
"Jadi perpindahan ibu kota tidak otomatis mengurangi kemacetan karena kontributor terbesar kemacetan di Jakarta adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta bukan kegiatan pemerintah," jelas Anies.
Anies menyampaikan bahwa jumlah kendaraan pribadi di Jakarta ada sekitar 17 juta, sedangkan kendaraan kedinasan hanyalah 141 ribu. "Jumlahnya kecil sekali," ujarnya.
Dengan itu, kata Anies, sekalipun seluruh kendaraan pemerintah dipindahkan, maka tak berarti kemacetan di Jakarta akan hilang begitu saja.
Hal tersebut Anies sampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan Bambang Brodjonegoro yang mengatakan rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke luar pulau Jawa karena Jakarta macet dan banjir. Ia menyebutkan, Jakarta menjadi kota terburuk keempat berdasarkan kondisi lalu lintas saat sibuk dari 390 kota yang disurvei.
Jakarta juga menempati peringkat 9 terburuk untuk kepuasan pengemudi dan kinerja kemacetan terburuk, 33.240 Stop-Start Index serta grid lock yang mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antar kementerian lembaga kadang-kadang tidak efektif.
“Kerugian ekonomi yang diakibatkan tahun 2013 sebesar Rp56 triliun per tahun, yang kami perkirakan angkanya sekarang sudah mendekati Rp100 triliun per tahun dengan makin beratnya kemacetan di wilayah Jakarta,” kata Bambang saat menyampaikan paparannya pada Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019), dikutip dari setkab.go.id.
Anies mengatakan bahwa keputusan Pemerintah Pusat untuk kembali mengadakan rapat terkait rencana pemindahan ibu kota Indonesia pun baru diketahuinya pada Senin (26/4/2019) pagi.
"Itu bukan soal keberatan dan tidak, ini soal wilayah otoritas. Jadi itu keputusannya di level undang-undang, yang memutuskan undang-undang adalah pemerintah dan DPR. Jadi itu biar wilayah mereka," ujar Anies.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Maya Saputri
