Anies: BUMN Tidak Boleh Mematikan Perusahaan Swasta

Capres nomor urut satu, Anies Baswedan berharap peran BUMN memberi ruang dan berkolaborasi kepada perusahaan swasta.

Terbit 11 Dec 2023 13:54 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Bakal capres Anies Baswedan berorasi di salah satu pasar di Bengkulu, pada Rabu (6/12/2023). (Tirto.id/M. Irfan Al Amin)

tirto.id - Calon Presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan, menuturkan BUMN bisa tidak boleh mematikan swasta. Anies pun berharap peran perusahaan pelat merah tersebut seharusnya memberi ruang dan berkolaborasi kepada pihak swasta.

“Kami memang berpandangan bahwa BUMN tidak boleh justru yang mematikan swasta karena BUMN justru harus memberi ruang kepada swasta,” ujar Anies saat di Acara Dialog Apindo, Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12/2023).

“Dan ini juga kalo saya baca-baca, para pendiri Republik ini tidak mendirikan BUMN untuk meningkatkan pendapatan pemerintah,” lanjut Anies.

Anies pun berharap birokrasi terkait BUMN perlu diperbaiki. Harapannya bisa meningkatkan pendapatan pemerintah.

“Tapi dua-dua nya untuk development goal. Ini tidak diciptakan untuk meningkat pendapatan pemerintah atau pemerintah bermain di pasar. Dan ini conflict of interest. Satu sisi tangan kanan jadi regulator, tangan kiri jadi market player,” jelas Anies.

Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menuturkan penerimaan bukan pajak atau PNBP dalam kas negara dari pos Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) atau BUMN sudah melebihi target APBN hingga 150%. Dia menuturkan penerimaan tersebut tercatat Rp74,1 triliun.

“BUMN terutama kita mendapatkan penerimaan yang lebih tinggi yaitu Rp74,1 triliun artinya 150,9% dari yang tadinya ditargetkan,” kata dia dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat (24/11/2023).

Dia menjelaskan capaian tersebut berasal dari setoran dividen BUMN, terutama sektor perbankan yang tumbuh positif. Selain itu, penerimaan pada sektor non-perbankan seperti PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang membukukan profit sehingga dapat membayar dividen kepada negara. “Seperti Pertamina, PLN, dan lainnya,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Sri Mulyani optimistis penerimaan pajak 2023 mencapai target terbaru sebesar Rp1.818,24 triliun lantaran per Oktober 2023 realisasinya telah mencapai Rp1.523,7 triliun atau 88,69 persen dari target lama sebesar Rp1.718 triliun.

"Kami tetap mendorong pada dua bulan terakhir ini bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai target yang telah ditetapkan," kata Sri Mulyani dikutip dari Antara.