tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan sensus penduduk tetap dilakukan meski anggaran dipangkas dalam rangka realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. BPS pun mengubah model pelaksanaan sensus penduduk lapangan yang nantinya bakal dilaksanakan September 2020.
“Karena ada efisiensi anggaran 43 persen tata kelola bisnis kami ubah. Kami sesuaikan anggaran minim lalu dengan antisipasi COVID-19,” ucap Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/6/2020).
Suhariyanto menjelaskan awalnya BPS memiliki rencana perekrutan sekitar 400 ribu petugas untuk membantu operasional pendataan penduduk secara tatap muka. Pendataan penduduk secara tatap muka ini dilakukan usai masa sensus online atau daring berakhir pada 29 Mei 2020 lalu.
Bantuan personil ini menurut BPS cukup penting lantaran petugas BPS hanya tersedia sebanyak 16 ribu orang. Sementara itu tuntutan tugas sensus penduduk lapangan mengharuskan adanya wawancara dan mengujungi tiap rumah tangga yang belum terdata dalam sensus online.
Akibat efisiensi anggaran, Suhariyanto menyatakan model sensus lapangan tahun 2020 ini diubah. Misalnya, jumlah petugas yang direkrut kini dipangkas menjadi hanya 270 ribu orang.
Lalu metode pendataannya menggunakan kuesioner yang dititipkan pada tiap-tiap rumah tangga. Nantinya kuesioner ini akan diambil kembali oleh petugas.
Meski mengalami simplifikasi seperti ini, Suhariyanto mengatakan perubahan ini dilakukan untuk antisipasi pandemi Corona atau COVID-19. Dengan demikian wajar bila BPS mengurangi interaksi petugas dengan masyarakat sebisa mungkin.
“Betul BPS mengalami efisiensi anggaran 43 persen. Sehingga apa proses bisnis yang disusun pada sensus penduduk 2020 mengalami banyak perubahan,” ucap Suhariyanto.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Gilang Ramadhan
