tirto.id - Berkaca dari beberapa kasus terdahulu mengenai adanya oknum dari pihak DPRD yang meminta kompensasi untuk menyetujui proyek-proyek yang diusulkan, Ira Koesno memulai pertanyaan pertama pada debat kedua Pilkada DKI Jakarta (13/4) mengenai RAPBD yang sering terhambat saat diajukan ke DPRD Jakarta.
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pasangan calon nomor dua menanggapi, “Banyak anggota DPRD yang baik sebenarnya, hanya ada beberapa oknum saja yang curang.” Ahok bahkan menjelaskan bahwa jika tidak ada kata sepakat dengan DPRD mengenai RAPBD, Pemerintah Daerah (Pemda) bisa membuat Peraturan Gubernur (Pergub) agar tetap melaksakan program.
Pada perkembangannya, Ahok mengklaim mampu melakukan penghematan uang untuk meningkatkan anggaran pendidikan. “Uang buat anak-anak sekolah pun sudah kita tingkatkan. Satu anak bisa dapat 600 ribu, 7,2 jutaan dalam satu tahun.” Menurut Ahok, hal inilah yang membuat Gubernur Ahok mampu memberi dana pendidikan untuk setiap peserta didik.
Apa yang dimaksud Ahok sebenarnya merupakan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang sudah disiapkan sejak Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di mana angka 600 ribuan per bulan hanya diperuntukkan bagi SMA sederajat atau SMAK swasta. Bagi peserta didik usia SD sederajat dan SMP dana yang dianggarkan ada di angka 300-400 ribuan per bulan atau 4 jutaan sampai 5 jutaan per tahun.
Sedangkan bagi peserta didik yang bersekolah di sekolah negeri, anggaran KJP jauh lebih kecil. Bagi SMA sederajat dan SMKN hanya di angka 300 ribuan per bulan atau 4 jutaan per tahun. Sedangkan SDN sederajat dan SMPN sederajat dianggarkan 200 ribuan per bulan atau 3 jutaan per tahun.
Penulis: Ahmad Khadafi
Editor: Ahmad Khadafi
