tirto.id - “Orang Thailand telah membicarakan soal kanal Kra atau jembatan Kra. Jadi PSA (Port of Singapore Authority) harus melihat situasi ini secara baik-baik, dan jangan sampai kita kehilangan ladang bisnis kita.”
Ucapan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong ini tercetus salam sebuah pidato kenegaraan di depan parlemen yang berjudul “Singapore is Opportunity” pada 19 Januari 2005 silam.
Kekhawatiran Singapura ini bukan hanya rekaan PM Lee pada 10 tahun lalu. Lee sejak jauh-jauh hari mengingatkan soal pengalaman Bahrain yang empat-lima dekade lalu sempat menjadi hub atau pusat transit penerbangan dari Asia ke Eropa atau sebaliknya. Namun, semenjak ada pesawat jumbo, penerbangan Asia-Eropa tak perlu transit, dan Bahrain pun runtuh sebagai pusat transit penerbangan di Timur Tengah.
Pengalaman yang menohok juga dialami oleh kota pelabuhan Valparaiso yang berjaya sebelum memasuki abad ke-20. Kota pelabuhan di Chili ini jadi persinggahan kapal-kapal dari pesisir pantai Amerika Barat yang harus memutari benua Amerika sebelum ke Eropa. Kejayaan kota ini akhirnya berakhir setelah dibangun Terusan Panama pada 1914. Pengalaman ini membuat Singapura benar-benar waspada, yang selama ini ekonominya bergantung pada sektor jasa.
Berdasarkan world factbook CIA, ekonomi Singapura bergantung pada jasa dan industri, masing-masing mengambil porsi terhadap ekonomi (GDP), 76,2 persen dan 23,8 persen. Sumbangan tenaga kerja sektor jasa mengambil porsi hingga 83,9 persen, disusul industri 14,8 persen, dan agrikultur 1,3 persen.
Sementara itu, berdasarkan data singstat.gov.sg, kontribusi sektor jasa Singapura, antara lain jasa keuangan dan asuransi menyumbang 12 persen, sektor transportasi dan inventori menyumbang 7 persen, selebihnya jasa lainnya seperti pariwisata hingga perdagangan. Artinya sektor jasa keuangan dan jasa transportasi terkait pelabuhan menyumbang hampir 20 persen ekonomi Singapura. Bila kedua sektor jasa ini “lepas” maka malapetaka bagi Singapura.
Sumber ekonomi dari dua jasa vital Singapura ini sedang dibayang-bayangi negeri tetangga. Pertama yang sudah di depan mata Singapura, yaitu kebijakan amnesti pajak yang sedang ditabuh keras-keras oleh Indonesia. Kedua, proyek Terusan Kra atau Kra Canal di Thailand, akan mempersingkat pelayaran di Asia-Eropa. Bila proyek ini sukses, sangat tak muskil bagi kapal-kapal yang selama ini singgah di Singapura berpindah ke Thailand karena lebih menghemat jarak dan waktu.
Ancaman dari Kanal Baru
Gagasan membangun kanal atau terusan di Kra Thailand Selatan seperti terusan Suez dan Panama bukan hal baru bagi Thailand. Ide ini sudah ada sejak abad ke-17, jauh sebelum Singapura lahir sebagai pelabuhan utama di Asia Tenggara. Gagasan kanal ini awalnya dibangun oleh raja Thailand dalam rangka perang dengan Birma, pada waktu itu pertimbangannya lebih aspek keamanan daripada ekonomi.
Kemudian ide usang ini sempat kembali muncul lagi pada empat dasawarsa lalu saat pendiri Thai Oil Refinery PLC Chow Chowkwanyun menggagas ulang. Upaya studi proyek kanal ini juga terjadi saat Perdana Menteri Thaksin berkuasa, tapi proyek ini mentah lagi karena masalah dana dan teknologi.
Setelah tergulingnya adik perempuan Thaksin, Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada Mei 2014 yang kemudian digantikan Pemimpin junta Thailand Prayuth Chan-ocha, gagasan pembangunan Terusan Kra muncul tapi bukan dari pemerintah. Investor Cina termasuk yang berambisi mendanai mega proyek yang akan menjadi bagian dari jalur sutra ini. Tahun lalu sempat ada kabar bahwa mantan PM Thailand Chavalit Yongchaiyudh yang pernah berkuasa akhir 1990-an ingin mewujudkan proyek kanal senilai 28 miliar dolar AS.
Di Thailand ada pro dan kontra terkait pembangunan kanal sepanjang 100 km ini. Bagi yang mendorong kanal, beralasan selama ini jalur pelayaran Singapura yang melintasi Selat Malaka yang rawan dengan bajak laut. Setiap tahun ada sekitar 200 kapal kena serangan pembajak. Secara kapasitas, Selat Malaka sudah penuh sesak.
Menurut Malaysia Maritime Institute, dikutip dari bangkokpost.com, Selat Malaka dilewati lebih dari 122.600 kapal per tahun. Kepadatan lalu lintas laut ini diprediksi akan semakin penuh hingga 15 tahun mendatang. Sehingga gagasan lama tentang kanal Kra layak dipertimbangkan. Apalagi dengan adanya kanal ini, kapal-kapal dari Cina ke Timur Tengah atau Eropa akan berlayar lebih pendek, bisa memangkas jarak 1.200 Km atau setara menghemat 72 jam pelayaran.
Pembangunan kanal tak hanya soal mempersingkat jarak dan waktu. Sebuah terusan juga sebagai sumber keuangan sebuah negara, Kiel Canal di Jerman bagian utara mampu menghasilkan pendapatan 2 miliar dolar AS, Panama Canal juga menghasilkan pendapatan yang sama. Kanal juga bisa mendorong keberadaan industri di sekitarnya. Bila jadi, pembangunan kanal Kra butuh waktu hingga 10 tahun.
Bagi Singapura, termasuk yang tak rela proyek ini terealisasi, bahkan mencoba meredamnya sejak puluhan tahun lalu. Media Thediplomat menulis tentang artikel 7 pada 1946 dalam Anglo-Thai Treaty yang isinya tentang perjanjian bahwa kerajaan Siam tak boleh membangun kanal yang menghubungkan Samudera Hindia dan Teluk Siam tanpa persetujuan pemerintah Inggris pada waktu itu.
Saat ini, masalah kanal memang isu yang seksi di Thailand, termasuk sempat menjadi pembahasan media termasuk di Singapura. Straitstimes.com mengutip Dr Li Zhenfu dari Dalian Maritime University, Cina yang memperkirakan dampak terhadap Singapura mungkin tak signifikan bila kanal Kra jadi dibangun di masa mendatang.
“Menghemat jarak memang penting tapi kapal harus mempertimbangkan layanan dan fasilitas yang baik. Pondasi dan reputasi yang telah dibangun Singapura tidak bisa ditiru dengan waktu singkat,” kata Li.
Sementara itu, Thailand yang masih di bawah rezim militer sangat mementingkan aspek keamanan, apalagi rencana lokasi kanal berada di Thailand Selatan yang rawan konflik. Pada Januari 2016, PM Prayut Chan-ocha menegaskan tak memprioritaskan proyek kanal di masa sekarang. Artinya, Singapura masih bernapas lega. Namun, di masa mendatang, peta politik Thailand bisa saja berubah, dan bisa mengubah segalanya. Saat kepentingan suatu negara terhadap ekonomi tak terelakan lagi.
Terbangunnya kanal baru di abad 21 di Thailand suatu keniscayaan. Apalagi jalur pelayaran Selat Malaka melayani 40 persen perdagangan dunia. Proyek kanal Thailand memang belum terealisasi, tapi di masa mendatang, proyek ini bisa membawa Singapura seperti Chili yang kehilangan kota pelabuhannya. Kini, masalah besar itu sedang dihadapi Singapura, yang datang dari Indonesia, bernama tax amnesty.
Potensi Uang Balik
Sektor keuangan memang hanya menyumbang 7 persen dari GDP Singapura sekitar 292 miliar dolar AS pada tahun lalu. Sektor keuangan ini bersumber dari jasa perbankan swasta yang ada di Singapura. Fortune pernah menulis nilai aset yang dikelola oleh perbankan Singapura mencapai 470 miliar dolar AS.
Sedangkan nilai kekayaan orang Indonesia yang tersimpan dalam perbankan swasta Singapura sekitar 200 miliar dolar atau sekitar 42 persennya. Jumlah ini tak beda jauh dengan perkiraan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyebutkan perkiraan Rp3.000 triliun.
Namun, sejak meluncur Juli lalu, kebijakan amnesti pajak diperkirakan tak akan mampu menarik seluruhnya uang-uang orang Indonesia di Singapura. Uangnya yang keluar dari Singapura diperkirakan hanya 30 miliar dolar, masih jauh dari perkiraan pemerintah sekitar 76 miliar dolar atau BI sekitar 42 miliar dolar, tulis Fortune.
Proyeksi boleh-boleh saja, tapi kenyataannya berdasarkan realisasi dana yang dideklarasikan lewat tax amnesty dari luar negeri, terbukti paling banyak datang dari Singapura. Hingga 6 September 2016 sudah mencapai 85,4 persen. Padahal hingga 20 Agustus, porsinya masih 82,7 persen.
Amnesti pajak sempat menjadi isu liar ketika kabar soal kriminalisasi, yang dikaitkan dengan upaya pelaporan transaksi mencurigakan atau Suspicious Transaction Report (STR), yang mengacu pada ketentuan Financial Action Task Force (FATF) oleh perbankan setempat. Namun hal ini buru-buru disanggah oleh otoritas moneter Singapura, Monetary Authority of Singapore (MAS). Sikap Singapura begitu hati-hati dalam merespons amnesti pajak. Ini sekaligus menunjukkan dua wajah Singapura yang berbeda.
Untungnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bergerak cepat meminta klarifikasi. Mantan petinggi Bank Dunia ini menegaskan amnesti pajak bukan kebijakan ilegal. Sri Mulyani mengimbau WNI yang berdomisili atau menyimpan asetnya di Singapura untuk tidak takut mengikuti pengampunan pajak.
"Warga Negara Indonesia yang memiliki account (rekening) di Singapura dan mau mengikuti tax amnesty tidak termasuk dalam kategori transaksi yang dicurigai di dalam rangka money laundering," tutur Sri Mulyani dikutip dari Setkab.
Singapura sangat wajar khawatir, hal sekecil apapun adalah ancaman bagi kepentingan negara mereka. Kepentingan negara jadi satu-satunya pegangan setiap negara di dunia termasuk untuk Singapura. Hanya waktu yang membuktikan apakah tetangga kita ini bisa mengalami hal yang sama dengan Bahrain atau Chili. Namun kembali mengutip PM Lee, Singapura tak akan menyerah begitu saja.
“Tapi Bahrain tidak terpuruk karena mereka menemukan jati diri mereka lagi sebagai pusat layanan keuangan, rekreasi, dan hiburan di Timur Tengah.”
