tirto.id - Terkait meninggalnya ratusan petugas Pemilu, tim Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 (AMP-TKP) bertemu dengan pimpinan DPR RI, Selasa (14/5/2019) dan mencapai sejumlah kesepakatan.
Di antaranya, perlunya segera dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas kematian dan kesakitan ribuan petugas Pemilu 2019.
"Pembentukan TGPF Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 tersebut dimaksud bukan untuk mencari kesalahan siapa pun, tetapi untuk mencari penyebab kematian mereka yang tak terbantahkan berdasarkan bukti-bukti jelas dan valid," ujar Ketua Pengarah AMP-TKP Din Syamsuddin, dalam rilis tertulis kepada Tirto, Selasa (14/5/2019).
Tujuan pembentukan TGPF ini untuk menepis berbagai rumor yang berkembang di masyarakat mengenai penyebab kematian mereka.
Sejak berlangsung Pemilu pada 17 April hingga Selasa 14 Mei 2019, tercatat sebanyak 604 petugas Pemilu telah meninggal dunia. Mereka meninggal dunia secara beruntun dari hari ke hari. Jumlah terbanyak terjadi di Jawa Barat 131 orang, diikuti Kalimantan Selatan sebanyak 66 orang, Jawa Timur 60 orang, Jawa Tengah 44 orang, dan lain-lain.
"Jika tidak clear soal kematian mereka, itu akan menjadi dosa warisan dan beban sejarah bagi bangsa kita. Sampai kapun pun peristiwa kematian itu akan dikenang dalam sejarah sebagai tragedi demokrasi pertama di dunia," jelas Din.
Din berpendapat, meninggalnya ratusan petugas Pemilu 2019 yang terdiri dari petugas KPPS, pengawas Pemilu dan pihak keamanan, termasuk kejadian luar biasa. Menurutnya, fenomena tersebut tidak bisa dianggap remeh. Bahkan dunia internasional mulai menyorot kasus kematian yang tidak biasanya tersebut.
Pihaknya mendesak agar DPR mendorong Pemerintah segera membentuk TGPF yang independen bersama masyarakat sipil.
Menurut Din, tim ini mesti dibentuk oleh negara dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari kalangan medis maupun tokoh masyarakat, sehingga hasilnya dipercaya dan tidak digugat. Salah tugas TGPF Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 adalah menyingkap penyebab kematian para petugas Pemilu, di antaranya dengan melakukan otopsi.
"Tidak ada cara lain. Itu perlu dilakukan supaya jernih sehingga tidak lagi menyesatkan atau muncul dugaan-dugaan. Negara harus segera hadir. Khawatir kalau negara tidak hadir, ini akan menjadi hiruk-pikuk," tutur mantan Ketua Umum Muhammadiyah ini.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mendukung segala langkah dan upaya yang dilakukan AMP-TKP dalam mengungkap penyebab kematian dan kesakitan para petugas Pemilu 2019.
"DPR berada di belakang saudara sekalian dalam mengungkap tragedi kemanusiaan Pemilu," kata Bambang Soesatyo saat ditemui di kantornya di Senayan Jakarta, Selasa (14/5/2019).
"Tragedi kemanusiaan itu tidak boleh terulang kembali di masa mendatang," tambahnya.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang pada pemilu ke depan, menurut Bambang Soesatyo, pihaknya akan mendorong DPR meninjau kembali berbagai peraturan terkait pemilu dan sistem politik. "Ini harus menjadi peristiwa terakhir dan tak boleh terulang kembali. Untuk itu harus diambil langkah-langkah perubahan pada pemilu yang akan datang," tegas Bamsoet.
Ia menyebut contoh, misalnya dalam rekrutmen petugas Pemilu. Itu harus dilakukan dengan hati-hati, sesuai ketentuan dan persyaratan kerja, memiliki kesehatan prima untuk melakukan tugas-tugas Pemilu, dan didukung lingkungan kerja yang memadai. Tenaga-tenaga muda seharusnya lebih diprioritaskan dalam rekrutmen petugas Pemilu 2024.
Tim AMP-TKP 2019 bertemu dengan pimpinan DPR, terdiri dari Ketua DPR Bambang Soesatyo, Fahri Hamzah, dan Fadli Zon. Tampak pula hadir anggota Komisi XI H Mukhamad Misbakhun dan anggota Komisi II Firman Subagyo. Sementara Tim AMP-TKP 2019 antara lain M Din Syamsuddin, Ani Hasibuan, Teuku Nasrullah, Fahmi Idris, Siane Indriani, dan banyak lainnya.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Dhita Koesno
