Menuju konten utama

Aliansi Mahasiswa Tuntut Papua Bebas dari Kolonialisme Indonesia

"Harapannya agar Papua bebas dari kolonialisme Indonesia."

Aliansi Mahasiswa Tuntut Papua Bebas dari Kolonialisme Indonesia
Aktivis yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung PBB di Jakarta, Senin (19/12). Dalam aksinya mereka menuntut Pemerintah lebih memperhatikan hidup warga Papua. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/ama/16

tirto.id - Sekelompok massa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) menuntut agar Papua bebas dari kolonialisme Indonesia.

Mereka berkumpul di Taman Pandang Istana, Monas, Jakarta Pusat, untuk berunjuk rasa memperingati proklamasi kemerdekaan West Papua yang jatuh pada 1 Juli 1971.

"Kami berharap ada penentuan nasib sendiri, harapannya agar Papua bebas dari kolonialisme Indonesia," kata Sekjen AMP Dolly Iyowau (01/07/2018).

Dalam aksi ini, massa menggugat soal pelurusan sejarah di Papua. Menurut mereka pada 1 Desember 1961 telah terjadi deklarasi kemerdekaan Papua yang menghasilkan bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, mata uang, dan slogan.

Proses ini kemudian dilanjutkan pada 1 Juli 1971 telah dihasilkan proklamasi, konstitusi negara, susunan kabinet pemerintahan dan unsur kelengkapan negaranya.

"Akan tetapi proses yang tengah berjalan ini terutama ditunjukkan dengan adanya deklarasi kemerdekaan 1 Desember 1961 dan masuknya West Papua dalam daftar dekolonisasi PBB sebelumnya, itu telah diganggu dengan adanya operasi militer Trikora 19 Desember 1961," katanya.

Dalam aksi ini massa juga menuntut pemerintah untuk menutup dan menghentikan aktivitas eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan asing di Papua.

Selain itu, mereka juga mengharap pemerintah menarik militer organik dan non-organik dari tanah Papua, serta jaminan kebebasan pers dan akses terhadap informasi di Papua.

"Meskipun tahun 2015 ketika Jokowi baru naik jadi Presiden dia bilang mau membuka akses seluas-seluasnya bagi peliputan dari luar. Tapi kenyataannya dibungkam juga," kata Dolly.

Selain itu massa juga meminta kepada PBB untuk bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap warga Papua.

Baca juga artikel terkait WEST PAPUA atau tulisan lainnya dari Mohammad Bernie

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Mohammad Bernie
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Yulaika Ramadhani