Menuju konten utama

Alasan Polri Beli Pesawat Boeing Bekas Hampir Rp1 Triliun

Polri mengklaim telah melibatkan beberapa pihak berkompetensi terkait pengadaan pesawat ini. Tujuannya agar prosesnya berjalan transparan dan akuntabel.

Alasan Polri Beli Pesawat Boeing Bekas Hampir Rp1 Triliun
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. (FOTO/Divisi Humas Polri)

tirto.id - Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menjelaskan perihal pengadaan pesawat Boeing 737-800NG dengan nomor registrasi P-7301.

"Dalam rangka supervisi dan angkut pasukan, serta distribusi bantuan kemanusiaan, termasuk angkutan logistik barang berbahaya berupa senjata dan amunisi dalam jumlah besar, secara cepat dan tepat menuju daerah tujuan," kata dia di Mabes Polri, Jumat, 14 Juli 2023.

Alasan lainnya karena jika polisi menggunakan pesawat sipil, maka harus menyesuaikan jadwal dan regulasi penerbangan sipil. Hal itu akan menjadi kendala bila polisi harus cepat tiba di suatu lokasi dan membawa barang-barang kategori bahaya.

Tahun 2022, Polri mendapatkan alokasi anggaran tambahan mendesak untuk pengadaan pesawat terbang (fixed wing) transportasi pimpinan dan angkut double engine jet beserta peralatan pendukung, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor: SP5060011648275/2022 tertanggal 15 Desember 2022.

Merujuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Polri, pengadaan ini memiliki Kode Paket 18995044; Nama Paket "Konsultan Jasa Penilaian Pengadaan Pesawat Terbang (Fixed Wing) Transportasi Pimpinan dan Angkut Double Engine Jet Beserta Peralatan Pendukung dari Tambahan Anggaran Mendesak Polri T.A 2022".

Kemudian, Satuan Kerja pengadaan ini ialah Staf Kapolri Bidang Logistik (SLOG), bernilai pagu paket Rp1 triliun, dengan jenis pengadaan jasa konsultasi badan usaha non konstruksi. Pemenang kontrak ini adalah KJPP Anas Karim Rivai & Rekan.

Ramadhan melanjutkan total anggaran yang digunakan Rp997.689.408.250. Dengan rincian:

1. Manajemen konsultan dengan nilai kontrak Rp1.760.210.250 (sesuai dengan surat perjanjian jasa konsultasi Nomor: SPJK254/Mendesak/Rojianstra/11/Log 441/2022 tertanggal 4 November 2022. Dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi penyusunan spesifikasi teknologi pesawat, pelaksanaan pengadaan sampai pelaksanaan pengawasan modifikasi pesawat.

2. Konsultan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dengan nilai kontrak Rp579.198.000 (sesuai dengan surat perjanjian jasa konsultasi Nomor:SPJK253/Mendesak/Rojianstra/11/SLOG4.1.2/2022 tertanggal 4 November 2022. Dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi penilaian kewajaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

3. Pesawat Boeing 737-800NG/P-7301, kondisi tidak baru atau bekas. Dibeli dari perusahaan yang berkedudukan di Dublin, Irlandia. Posisi fisik pesawat berada di Ostrava, Ceko. Dengan nilai kontrak Rp995.350.000.000 (sesuai dengan surat perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor: SPBB259/Mendesak/Rojianstra/11/LO 441/2022 tertanggal 25 November 2022. Dengan rincian:

4. a) Pengadaan fisik pesawat Rp664.385.300.000;

b) Modifikasi kabin/kargo, suku cadang, pemeliharaan satu tahun, pelayanan pesawat udara di darat (ground support equipment), peralatan (tools), pelayanan terhadap para penumpang (ground handling) di bandara tujuan selama satu tahun, pelatihan pilot, pramugari, teknisi, asuransi penerbangan dari bandara asal menuju Indonesia, komisioning, pendampingan, dan pengadaan perlengkapan operasional kru, seluruhnya mencapai Rp330.964.700.000.

"Dalam proses pengadaan pesawat ini Slog Polri telah melibatkan beberapa pihak berkompetensi, dengan tujuan agar proses pengadaan berjalan secara transparan dan akuntabel," jelas Ramadhan. Adapun pihak yang dilibatkan adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan berkonsultasi prosedur pengadaan pesawat kondisi bekas, dengan mempedomani Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021.

Pihak selanjutnya ialah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), yang mendampingi dari proses perencanaan, pengadaan, pemilihan penyedia, penyusunan kontrak, pengelolaan kontrak. Polisi juga melibatkan manajemen konsultan dalam penyusunan spesifikasi teknis pesawat dan rincian rencana anggaran biaya.

Selanjutnya ada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang memberikan pendapat ahli dalam proses penilaian kewajaran Harga Perkiraan Sendiri, Divisi Hukum Polri dalam penyusunan draf kontrak, dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri dalam pendampingan setiap tahap pengadaan.

Spesifikasi teknis pesawat ini antara lain pabrikan Boeing Company, tahun pembuatan 2019, kurang dari 6.000 cycle, kurang dari 13.000 jam terbang. Kemudian, kapasitas kursi semula 184 kursi ekonomi, lantas dimodifikasi menjadi 4 kursi premium bisnis, 16 kursi bisnis, 114 kursi ekonomi. Pesawat ini juga ditambahkan kotak khusus untuk barang-barang berbahaya seperti senpi laras panjang, amunisi, peluru asap dan pelontar.

Alasan Polri membeli pesawat bekas karena keterbatasan anggaran dan jika membeli pesawat baru membutuhkan waktu produksi minimal dua tahun sejak pemesanan.

Baca juga artikel terkait POLRI atau tulisan lainnya dari Adi Briantika

tirto.id - Hukum
Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Fahreza Rizky