tirto.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta Pemerintah dan DPR RI agar segera merevisi UU Penanggulangan Bencana. Doni mengaku BNPB memiliki tugas yang berat dan perlu perubahan struktural di dalam UU tersebut.
Salah satu poin yang ingin diubah dan dinilai dapat membantu kinerja BNPB adalah dengan mereposisi seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di daerah agar bisa langsung dikomandoi oleh BNPB.
"BNPB jujur kewalahan ya, organisasi BNPB tidak sampai ke bawah. BNPB tidak memiliki akses langsung kepada BPBD, karena BPBD itu berinduknya kepada pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota," kata Doni di DPR RI, Rabu (23/1/2019) siang.
Wacana tentang revisi UU tersebut disebutkan oleh Doni saat rapat dengar pendapat mengenai penanggulangan bencana dengan Wakil Ketua DPRI RI Fahri Hamzah dan Fadli Zon.
Hadir juga beberapa petinggi negara seperti Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Mendagri Tjahjo Kumplo, Mensos Agus Gumiwang, perwakilan Kemendes, Kemenkes, dan Kemekeu.
Ia menyampaikan bahwa perlu adanya evaluasi terhadap UU Penanggulangan Bencana. Doni berharap dengan adanya revisi UU tersebut ada perubahan struktur antara BNPB dan BPBD yang membuat semakin kuat.
"BNPB akan punya jalur komando ke tingkat kabupaten kota. Sehingga kalau terjadi sesuatu penanganannya lebih cepat. Sehingga kehadiran negara akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang berhubungan juga dengan pengurangan resiko bencana, apa mitigasi, sistem peringatan dini yang lebih baik lagi, kemudian sosialisasi. Latihan-latihan. Kesiapsiagaan, kantong-kantong logistik," katanya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Irwan Syambudi
