Aksi Ibu-ibu Berani Gulingkan Diktator Militer Argentina

Jorge Rafael Videla dalam sebuah parade militer di Buenos Aires, 1978. FOTO/Wikicommon
Oleh: M Faisal Reza Irfan - 23 Oktober 2017
Dibaca Normal 2 menit
Mereka berdiri penuh keberanian di depan istana kekuasaan, mencoba mencari keadilan.
tirto.id - Argentina, negara yang melahirkan Diego Maradona maupun Lionel Messi nyatanya menyimpan sejarah kelam. Sejak 1976 sampai 1983, Argentina dikuasai rezim militer Jorge Rafael Videla yang mengkampanyekan secara masif penangkapan para pembangkang.

Setiap tengah malam, militer menculik siapapun yang dianggap “musuh negara”. Yang diculik dibawa ke kamp tahanan rahasia, kemudian disiksa dan akhirnya dibunuh. Mereka yang ditangkap dan tak kembali akrab disebut “Los Desaparecidos” ("Yang Hilang").

Sebelum rezim Videla berkuasa, pada 1946 sampai 1955 Argentina dipimpin Juan Peron. Peron dikenal sebagai pemimpin nasionalis yang pro-buruh dan mendukung industrialisasi nasional. Pada 1955 Peron dikudeta pemerintah dan ia diasingkan selama 18 tahun dari Argentina. Di kemudian hari, kebijakan dan pandangan politik Peron disebut sebagai Peronisme.

Baca juga: Komunisme dan Bangkitnya Rezim Pengecut

Meski demikian, Peron tetap melancarkan pemberontakan melalui milisi sayap kiri Montoneros, yang bersama kelompok kiri Tentara Revolusioner Rakyat tercatat getol melakukan aksi-aksi insurgensi selama 1959-1969. Pada 1973, Peron sempat kembali ke kursi presiden presiden. Tapi kekuasaannya tak lama. Setahun berselang Peron meninggal secara misterius.

Istri Peron, Isabel, akhirnya naik jabatan. Namun, fakta bahwa Isabel tak memiliki kekuatan politik sebesar sang suami dimanfaatkan klik-klik militer yang melangsungkan kudeta dan akhirnya mendudukkan Videla jadi penguasa.

Di sinilah masa kelam Argentina bermula. Pemerintahan Videla tak ragu menindak siapa saja yang mencoba melawan. Melalui kebijakan anti-subversi, Videla memberantas satu per satu gerilya sayap kiri dan siapapun yang mendukung Peron.

Label “subversif” berlaku tak hanya untuk gerilyawan kiri Argentina, tapi juga kepada masyarakat sipil dari berbagai kalangan. Mereka yang terindikasi atau memiliki keterkaitan terhadap kelompok kiri maupun Peronis disingkirkan.

Hasilnya? Sekitar 30 ribu warga Argentina diculik, dihilangkan, disiksa, dan tewas.

Rezim Videla mengalami krisis pada awal 1980an. Penyebabnya macam-macam: korupsi masif di pemerintahan, kebijakan ekonomi yang gagal, meningkatnya perlawanan masyarakat atas pelanggaran HAM, sampai kekalahan Argentina memperebutkan Pulau Malvinas dari Inggris. Pada 1982, pemerintah memulihkan kebebasan sipil dan setahun kemudian, Raul Alfonsin terpilih sebagai presiden sekaligus menandai akhir Perang Kotor Argentina.

Baca juga: Cara Orde Baru Membungkam Para Ulama

Lalu, bagaimana nasib Videla? Pada 1985, ia didakwa atas kejahatan HAM (penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan) dan dihukum penjara seumur hidup. Dosa-dosanya sempat diampuni Presiden Carlos Menem, akan tetapi pada 2007 pengadilan mencabut amnestinya.

Tiga tahun setelahnya, ia menerima hukuman seumur hidup atas dakwaan penyiksaan serta pembunuhan terhadap 31 tahanan. Pada 2012, Videla kembali menerima hukuman 50 tahun penjara akibat mendalangi penculikan anak dan pembunuhan para ibu sebelum akhirnya dijemput maut pada 2013.

Aksi Kamisan di Depan Dua Istana

Kediktatoran Videla yang melenyapkan ribuan orang memicu kelahiran kelompok pejuang HAM bernama Asociación Madres de Plaza de Mayo (AMPM), atau lebih dikenal sebagai "Ibu-Ibu Plaza de Mayo". Kelompok ini sebagian besar terdiri dari para ibu yang kehilangan anak mereka selama Videla berkuasa.

Aksi pertama AMPM terjadi pada 30 April 1977. Waktu itu sebanyak 14 orang (yang semuanya perempuan) melangsungkan protes di depan Istana Kepresidenan Casa Rosada setiap Kamis, pukul 03.30 sore. Mereka menuntut pertanggungjawaban rezim atas anggota keluarga yang hilang. Seiring berjalannya waktu, jumlah pemrotes bertambah. Suara protes yang semakin keras membuat dunia internasional mengutuk tindakan represi rezim Videla saat itu.



Pada 2017 ini, gerakan AMPM tepat berusia 40 tahun. Sebagian besar anggotanya sudah berumur kepala delapan. Tercatat 2.037 aksi telah mereka lakukan. Semangat mereka dalam mencari keadilan tak lentur meski keriput menyelimuti sekujur tubuh dan pemerintah tetap bebal menampik tanggungjawab.

“Dengan usia sekarang, kami mungkin tak akan melihat pelaku kejahatan dihukum,” ungkap Taty Almeida yang kehilangan putranya Alejandro pada 1975. “Namun, hari ini kami masih di sini meski memerlukan kursi roda dan tongkat untuk berjalan.

Baca juga: Aksi Kamisan Mengenang Tragedi 98

Perjuangan AMPM menginspirasi para aktivis di Indonesia untuk menggelar Aksi Kamisan, yang pertama kali diadakan pada oleh KontraS dan Jaringan Relawan Kemanusiaan (JRK) pada 18 Januari 2007. Kamisan bertujuan memperjuangkan pengungkapan kebenaran, keadilan, dan usaha melawan lupa atas pelanggaran HAM.

“Pembentukan Aksi Kamisan memang dilandasi akan kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak memberi kemajuan mengenai penyelesaian kasus HAM. Kami ingin memberi semacam public intervention dengan melakukan aksi di depan istana. Inspirasi Kamisan waktu itu ada dua; Mothers Plaza of de Mayo dan perempuan-perempuan korban pemerkosaan Jepang saat Perang Dunia II di Korea Selatan,” ungkap Puri Kencana Putri, Kepala Bidang Strategi dan Mobilisasi KontraS kepada Tirto.

Baik aksi Kamisan dan AMPM dilakukan setiap Kamis sore di depan istana presiden oleh sebagian besar ibu-ibu yang berusaha mencari fakta kekerasan politik terhadap anggota keluarganya. Pelanggaran HAM oleh negara yang diangkat dalam Aksi Kamisan di antaranya penculikan, penghilangan, dan pembunuhan aktivis sampai pembantaian massal 1965.

“Memang tidak bisa dipungkiri ada semangat yang sama antara Kamisan dan Plaza de Mayo. Pada tahun 2009 kami sempat bertemu dengan mereka. Dua ibu-ibu perwakilan dari Plaza de Mayo datang ke sini. Kami bertukar cerita, menguatkan, dan mereka juga ikut aksi Kamisan. Ada semacam international solidarity yang dibawa melalui kunjungan tersebut,” tambahnya. “Dan menegaskan bahwa upaya penegakan HAM membutuhkan waktu tak sebentar.”

Sudah 10 tahun Aksi Kamisan berlangsung. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda pemerintah untuk turun menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Mengutip Sumarsih, ibu Norman Irawan, korban tewas Peristiwa Semanggi bahwa “sejauh ini tak ada perkembangan berarti dalam penyelesaian kasus-kasus HAM.”

Meski demikian, mereka yang setia berdiri di depan istana presiden atas nama keadilan, tak perlah lelah.

Baca juga artikel terkait DIKTATOR atau tulisan menarik lainnya M Faisal Reza Irfan
(tirto.id - Politik)

Reporter: M Faisal Reza Irfan
Penulis: M Faisal Reza Irfan
Editor: Windu Jusuf
DarkLight