Airlangga Targetkan Pembenahan Substitusi Impor & Produksi Biodisel

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Maju, Airlangga Hartarto mengatakan akan fokus membenahi defisit transaksi berjalan. Caranya, ia menyasar pembenahan defisit neraca perdagangan yang saat ini relatif banyak disumbang oleh defisit migas.

“Pesan Pak Presiden bahwa pertama harus dibuat program untuk mengurangi transaksi neraca berjalan agar tidak defisit. Kemudian ada beberapa program di sektor riil agar neraca perdagangan bisa diperbaiki,” ucap Airlangga dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian Rabu (23/10/2019).

Airlangga resmi menjabat sebagai Menko Perekonomian menggantikan pendahulunya Darmin Nasution yang telah bekerja selama 2015-2019. Ia pun mendapat pesan khusus dari presiden untuk menangani defisit neraca perdagangan.

Airlangga mengatakan bahwa saat ini neraca non migas Indonesia masih relatif baik karena stabil di angka positif. Namun, untuk defisit pada neraca migas, ia menyatakan telah ada serangkaian solusi untuk mengatasinya.

Pertama pembenahan subtitusi impor. Ia bilang langkah ini akan direalisasikan melalui restrukturisasi PT Tuban Petrochemical. Terutama Trans Pasific Petrochemical Indonesia (TPPI), anak usaha Tuban Petro di bidang aromatik. Dengan demikian bisa mengurangi impor petrokimia yang bahan bakunya berasal dari sektor migas.

Kedua, Airlangga menyatakan akan menggenjot produksi biodiesel. Per tahun depan program biodiesel baru menyentuh campuran 30 persen minyak sawit dan sisanya minyak diesel.

Airlangga menargetkan bahwa program ini akan didorong langsung ke B100. Caranya, ia ingin mengundang investor untuk segera berinvestasi pada program B100.

“Ada beberapa industri yang akan investasi. Ada fasilitas yang dmiliki Pertamina bisa dikonversi. Tapi seluruh opsi akan dipelajari,” ucap Airlangga.

Selain itu, ia juga memastikan pemerintah akan membereskan berbagai hambatan investasi. Soal 16 paket kebijakan ekonomi yang sempat dipermasalahkan, ia menyatakan kebijakan itu akan dievaluasi bilamana nantinya memerlukan perubahan.

Ada juga pembuatan UU yang dapat merevisi aturan di UU lain atau Omnibus law. UU yang kemudian diberi nama UU Cipta Kerja itu katanya juga akan diselesaikan.

“Jangka pendek tentu akan kami bahas dengan tim ekonomi dan kementerian terkait,” ucap Airlangga.