Rapimnas Demokrat

AHY Sindir Jokowi Cuma Gunting Pita Infrastruktur yang Dibangun SBY

Reporter: Irfan Amin, tirto.id - 16 Sep 2022 10:39 WIB
Dibaca Normal 1 menit
AHY menyindir pemerintahan Jokowi yang hanya 'gunting pita' proyek infrastruktur yang dibangun sejak era SBY.
tirto.id - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyindir kinerja Presiden Joko Widodo selama menjabat sejak 2014 hingga saat ini. AHY menyebut sejumlah kinerja Jokowi hanya menonjol dengan kegiatan 'gunting pita' dari proyek pembangunan yang sejatinya telah dimulai sejak kepemimpinan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ada yang mengatakan misal: zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur yang nyatanya banyak. Setiap pembangunan direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal 70 persen bahkan 90 persen," kata AHY dalam pidatonya di Rapimnas Partai Demokrat pada Kamis (16/9/2022) di Jakarta Convention Center.

"Sehingga proyeknya tinggal gunting pita. Setahun gunting pita. Kira-kira masuk akal nggak?" imbuhnya.

Menurutnya Jokowi lupa untuk berterima kasih kepada SBY yang telah meletakkan fondasi awal. Sehingga sejumlah proyek hanya diklaim oleh Jokowi dan dianggap sebagai prestasinya dengan menggunting pita.

"Itu namanya claiming sesuatu yang kadang-kadang saya speechless juga mengatakannya. Tapi kenapa sih tidak kemudian mengatakan terima kasih telah diletakkan landasan dan telah dibangun 70 hingga 80 persen," ujarnya.

"Sehingga kami tinggal 10 persen tinggal gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih SBY, begitu," ungkapnya.

Sehingga dirinya menegaskan bahwa Partai Demokrat memiliki kepedulian dalam proses pembangunan infrastruktur. Sebagai bantahan bahwa pembangunan hanya terjadi di masa kabinet Jokowi.

"Jangan dibilang Demokrat nggak peduli infrastruktur," terangnya.

Selain menyindir soal kegiatan 'gunting pita' yang dilakukan Jokowi, AHY juga menyinggung mengenai UU Omnibus Law yang dianggap inkonstitusional. Dirinya mengapresiasi fraksinya di DPR yang melakukan walk out saat sidang paripurna pengesahan Omnibus Law.

"Omnibus Law dinyatakan sebagai produk yang inkonstitusional. Artinya Demokrat tepat mengambil sikap posisi. Kita walk out," pungkasnya.


Baca juga artikel terkait RAPIMNAS PARTAI DEMOKRAT atau tulisan menarik lainnya Irfan Amin
(tirto.id - Politik)

Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fahreza Rizky

DarkLight