tirto.id - Ketua DPP PDIP, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meyakini wacana Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet tak ada kaitannya dengan upaya penggembosan kader PDIP dari jabatan menteri.
"Saya kira menteri diganti tidak ada hubungan dengan mengombosi PDIP, ya," kata Ahok di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).
Menurut Ahok, seseorang tidak akan digembosi selama memiliki integritas dan menjaga nama baik. Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
Apalagi, kata dia, saat ini sedang dalam masa transisi menuju pemerintahan baru yang tinggal hitungan dua bulan lagi.
"Menurut saya itu hak prerogatif presiden. Apalagi kan ini, kan, memang dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo [transisi pemerintahan], kan, memang satu paket ini istilahnya kan," tutur Ahok.
Jokowi sebelumnya mengatakan dirinya masih memiliki kesempatan untuk melakukan reshuffle kabinet, bila memang diperlukan.
"Ya kalau diperlukan," kata Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2034) yang dikutip dari audio yang didapat Tirto.
Ketika ditanya kapan akan merombak kabinetnya, Jokowi menegaskan jawabannya bila diperlukan. Ia mengaku memiliki hak untuk merombak kabinetnya, termasuk mengganti menteri-menteri yang berasal dari partainya, PDIP.
"Saya masih punya hak prerogatif itu," ucap Jokowi.
Sejumlah nama yang menguat akan diganti Jokowi ialah Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga. Keduanya merupakan kader PDIP, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.
Senada dengan Ahok, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai Jokowi memang masih memiliki hak prerogatif sebagai presiden untuk merombak kabinetnya.
Hasto mengeklaim sedari awal, PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Jokowi, meskipun partainya yang mengantarkan ayahanda Gibran itu menjadi presiden dua periode.
Ia mengatakan partainya selalu membuka pintu kerja sama dengan partai lain di kabinet.
“Sejak awal kami, kan, enggak pernah neko-neko. Ketika kami mengantarkan jadi presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik," kata Hasto.
Ia berkata PDIP tak pernah menekan Jokowi agar jatah menteri lebih banyak untuk partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.
"Kami enggak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan,” tutur Hasto.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Bayu Septianto
