tirto.id - Walkout Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari parade kampanye damai Minggu (24/9/2018) lalu memunculkan pertanyaan: adakah kerugian yang muncul dari tindakan tersebut, setidaknya bagi citra Demokrat jelang pemilu 2019?
Pawai ini diniatkan sebagai pembuka kampanye pemilu 2019. Karena pergi meninggalkan pawai, Demokrat juga tak menandatangani deklarasi kampanye damai.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan karena tak tandatangan, Demokrat "bisa dianggap tidak bersepakat" dengan semangat kampanye damai yang bakal berlangsung hingga 13 April nanti.
Namun menurut Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI Aditya Perdana, partai berlambang Mercy itu tak bakal merugi. Hal ini disebabkan karena deklarasi kemarin bukan acara yang wajib diikuti peserta pemilu. Dengan demikian masyarakat akan tetap merasa maklum.
Citra Demokrat tak bakal tergerus, ujar Aditya, juga karena fungsionaris Demokrat telah mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi pada Minggu pagi itu. SBY juga dianggap sudah punya pertimbangan matang sebelum bertindak.
Lagipula, katanya, SBY berhak melakukan itu.
"Wajar saja kalau beliau emosi dan marah dalam kondisi begitu. Kita harus pahami juga situasinya," kata Aditya kepada Tirto, Senin (24/9/2018).
Pendapat senada disampaikan Ketua Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) Firman Noor. Firman memberi contoh, saat ini ada banyak parpol yang dipilih meski kader-kadernya terbukti korupsi.
"Terlalu jauh kalau ditarik ke situ. Orang pasti akan mempertimbangkan lebih kompleks ketika memilih, ketimbang hanya melihat dia [SBY] walkout pada momen itu," kata Firman kepada Tirto.
Tetap Kampanye Damai
SBY memutuskan walkout karena kecewa dengan penyelenggara acara. Menurutnya ada banyak ketentuan yang dilanggar. Setidaknya begitu menurut Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief. Ia menyebut Projo—kelompok pendukung Jokowi yang dibentuk empat tahun lalu—"memprovokasi pilpres damai menjadi pilpres anarkis."
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sendiri telah menyatakan kalau mereka tak melakukan apa yang dituduhkan.
"Ketika rombongan pak SBY melintas kami berteriak: 'pak SBY ayo dukung Jokowi.' Apakah ini salah?" ujar Budi, Senin (24/9/2018).
Meski tak tanda tangan, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean menjamin partainya akan tetap menjaga ketentraman.
"Kami tak perlu deklarasi yang cuma seremonial," tegasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga menjanjikan itu. Fadli berpendapat, kampanye damai bukan ditentukan semata oleh deklarasi. Menurutnya yang justru perlu disoroti adalah penyelenggara pemilu. Sepanjang mereka berlaku adil, maka pemilu damai akan serta merta terjadi.
"Kegaduhan terjadi karena penyelenggaraan tak profesional," ujar Fadli di kompleks DPR, Jakarta, Senin (24/9/2018).
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Rio Apinino
