2.700 Rumah Disiapkan untuk Relokasi Warga Gunung Lewotobi

tirto.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) akan membangun 2700 rumah untuk para korban letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur.

Hal tersebut, disampaikan oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, usai menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang digelar oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, membahas soal percepatan penanganan bencana erupsi gunung Lewotobi.

Maruarar mengatakan jumlah tersebut melebihi data yang dicatat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yaitu sebanyak 2.209 kepala keluarga yang memerlukan relokasi rumah.

"Kami siap membangun, sesudah dari aspek kehutanannya beres, dari segi infrastrukturnya beres, dari keamanannya, dari geologi oke, dari BNPB oke, kami butuh waktu sekitar 5,5 bulan untuk membangun. Kami sudah siapkan sampai 2.700 rumah," kata Maruarar kepada wartawan di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

Katanya, dalam pembangunan rumah ini, akan melibatkan masyarakat setempat agar memiliki mata pencaharian. Serta, dia menyebut, sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, pembangunan ini akan melibatkan banyak UMKM setempat.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Pratikno mengatakan, BNPB akan mempercepat pembangunan rumah sementara, untuk para korban, mengingat saat ini telah masuk dalam musim penghujan.

"Jadi kami akan mempercepat, BNPB akan segera melakukan hunian sementara, di saat yang sama, juga akan dilakukan relokasi mandiri, renovasi rumah, dan penyiapan untuk hunian tetap," kata Pratikno.

Katanya, rencana ini telah dibahas oleh lintas kementerian, untuk menentukan lokasi mana yang akan dibangun untuk hunian tetap.

"Tadi sudah dibahas oleh lintas kementerian, oleh Kementerian ATR, Kementerian Lingkungan, juga Kementerian Kehutanan, termasuk Pemprov dan Pemkab mengenai lokasi mana yang akan dibangun hunian tetap," ujarnya.

Kemudian, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengatakan relokasi rumah ini akan dibagi menjadi dua, yaitu relokasi terpusat dan relokasi mandiri.

"Jadi masyarakat yang mempunyai lahan sendiri, minta ke kampung tetangga, kampung saudaranya, itu masih didata. Tapi yang relokasi mandiri itu tidak banyak, dari 779 KK yang ditanya, masing-masing KK, kira-kira 10% yang minta relokasi mandiri," kata Suharyanto.