108 Purnawirawan Deklarasi Bela Rakyat, Sebut Ada Kecurangan TSM

tirto.id - Sejumlah purnawirawan TNI dan Polri berkumpul dan mendeklarasikan diri atas nama Front Kedaulatan Bangsa.

Front tersebut memberikan pernyataan sikap kepada para media, terkait pengumuman Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan 22 Mei mendatang.

Ketua Front Kedaulatan Bangsa, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, mengatakan bahwa berkumpulnya para purnawirawan yang diklaim sebanyak 108 orang tersebut, bertujuan agar diketahui oleh masyarakat luas bahwa TNI dan Polri memiliki kekuatan bersama masyarakat.

"Janganlah TNI dan Polri itu menyakiti rakyat, apalagi bertindak untuk represif terhadap rakyat. TNI dan Polri lahir dari rakyat, bekerja bersama rakyat, dan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. TNI dan Polri dimana pun berada dalam perjuangan bangsa dan tanah air tentu bersama rakyat," kata Tyasno saat konferensi pers di Hotel Gran Mahakam, Senin (20/5/2019) sore.

Tyasno mengatakan persatuan dan kesatuan menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan sebuah negara.

"Begitu juga kita berjuang untuk isi kemerdekaan ini harus ada kesatuan dan persatuan dalam, saat ini kita hadapi Pemilu 2019, ternyata kami melihat, menyaksikan, merasakan, bahwa pemilu ini dilakukan dgn kecurangan-kecurangan sejak dimulai perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan hingga penghitungan suara," kata Tyasno.

Ia menilai, kecurangan Pemilu 2019 dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif, hingga brutal.

Katanya, jika pemilu seperti itu dilanjutkan tanpa menghilangi kecurangan, pemimpin yang terpilih akan dipilih oleh sistem yang curang pula.

"Maka sekarang rakyat sedang bergerak untuk melaksanakan suatu perjuangan mengembalikan kedaulatan rakyat. Kami sebagai purna TNI dan polri bersama-sama dengan rakyat yang bergerak untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat tersebut," katanya.

Beberapa nama purnawirawan yang terlihat hadir yaitu Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edi P., Letjen TNI (Purn) Sjafrie Syamsuddin, Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo, Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun, dan Komjen Pol (Purn) Sofjan Jacoeb.

Terdapat juga beberapa nama purnawirawan yang ada di dalam deklarasi front tersebut tapi tidak hadir saat konferensi pers. Seperti Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Letjen TNI (Purn) Burhanudin Amin, dan Letjen TNI (Purn) Nugroho Widiotomo.

Selanjutnya, Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat, Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo, Letjen TNI (Purn) Romulo Simbolon, Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah, hingga Mayjen TNI (Purn) Soenarko.

Berikut beberapa poin yang diutaran oleh Front Kedaulatan Rakyat adalah :

1. Saat ini bangsa dan negara kita sedang mengalami kondisi politik yang tidak stabil, disebabkan hak Kedaulatan Rakyat dalam kehidupan demokrasi dirampas, bagaikan Ibu Pertiwi yang sedang diperkosa. Dengan terjadinya kecurangan Pemilu 2019 yang terstruktur, sistematis, dan masif, ditambah dengan keadaan ekonomi yang sangat membebani rakyat yang dapat melumpuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Kami serukan kepada saudaraku sebangsa dan setanah air untuk bersama dalam semangat Kebangkitan Nasional untuk menyelamatkan kedaulatan negara dan masa depan bangsa Indonesia dari bahaya konflik suku, agama, golongan yang dapat memicu disintegrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kami mengajak Para Purnawirawan TNI-Polri tetap konsisten sebagai patriot bangsa yang bertaqwa bagi Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam kondisi damai maupun genting demi bangsa dan negara.

4. Kita harus selalu bersama dan berpihak kepada rakyat yang sekarang ini Hak Kedaulatannya sedang diselewengkan.

5. Kami sebagai generasi pendahulu, berpesan kepada prajurit TNI- Polri saat ini, bahwa kita adalah anak kandung rakyat Indonesia yang selalu dituntut membela rakyat untuk memperjuangkan hak kedaulatannya.

6. Ini saatnya TNI menunjukkan jati diri sebagai Tentara Rakyat dan Polri sebagai Pelayan, Pelindung dan Pengayom Masyarakat.

7. Ingatlah pasan Moral 8 Wajib TNI dan Polri untuk tidak sekali-kali merugikan rakyat dan tidak sekali-kali menakuti, serta menyakiti hati rakyat.

8. Secara khusus kami sampaikan kepada pihak-pihak tertentu, agar tidak memanfaatkan Pemilu 2019 untuk keuntungan dan kepentingan diri sendiri serta kelompoknya. Karena rakyat Indonesia semakin cerdas dan mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi.

Sementara itu, Bawaslu RI menyatakan laporan BPN Prabowo-Sandi atas dugaan terjadinya kecurangan pemilu terstruktur, sistematis dan masif mengenai pelibatan aparatur sipil negara oleh pasangan Jokowi-Ma'ruf, tidak dapat diterima.

"Menetapkan, menyatakan, laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu terstruktur, sistematis dan masif tidak dapat diterima," kata Ketua Bawaslu Abhan dalam sidang putusan pendahuluan di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Laporan BPN yang teregister nomor 01/LP/PP/ADR/TSM/RI/00.00/V/2019 itu mengenai dugaan pelibatan ASN dalam pemenangan pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf. Bawaslu menjelaskan tidak dapat menerima laporan itu karena bukti yang disertakan dalam laporan tidak cukup kuat.