tirto.id - L’Agence De Gestion Du Patrimoine Bati De L’Etat (AGPBE) dan PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA) melakukan penandatanganan kontrak Tahap 1 Goree Tower Project, di Centre Internationale Conference Abdou Diouf, pada Senin (2/12/2019).
AGPBE diwakili oleh Direktur Operasi Yaya Abdoul Kane dan WIKA diwakili oleh Direktur Operasi III yang membawahi Divisi Luar Negeri Destiawan Soewardjono.
Turut hadir menyaksikan antara lain Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dan Menteri Bappenas Senegal Dr. Cheikh Kante.
Pekerjaan Proyek Goree Tower di Senegal ini memiliki nilai kontrak tahap 1 sebesar 50 juta Euro di mana menjadi bagian dari kesepakatan total sebesar 250 juta Euro.
Proyek ini merupakan tindak lanjut konkret “business deals” antara Pemerintah Senegal dengan WIKA dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank pada acara Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) di Bali, pada bulan Agustus 2019 lalu.
Proyek prestisius “Kawasan Mixed-Used Building“ dengan tipe proyek Full Design & Build dikerjakan oleh WIKA selaku kontraktor utama dengan masa pelaksanaan 24 bulan di mana lingkup pekerjaan Perseroan meliputi; pembangunan hotel bintang 5 dengan 33 lantai, sky dining, gedung perkantoran, convention center, dan residential apartment.
“Kerja sama yang akan direalisasikan ini merupakan salah satu milestone kiprah BUMN Karya Indonesia di Afrika Barat, di mana WIKA memang mampu mengerjakan proyek mulai dari social housing di Afrika sampai proyek besar dan prestisius seperti Goree Tower Project ini,” tukas Destiawan dalam rilis yang diterima Tirto, Selasa (3/12/2019).
“Bagi kami pasar luar negeri adalah potensi yang harus diimplementasi. Masuknya WIKA di pasar infrastruktur dan gedung Afrika sesuai dengan strategi bisnis WIKA yang menyasar negara-negara berkembang dengan kebutuhan infrastruktur yang tinggi,” terang Destiawan.
Untuk pelaksanaan proyek, WIKA mendapat fasilitas pembiayaan National Interest Account (NIA) dengan skema Buyer’s Credit melalui LPEI.
Penyaluran fasilitas ini sejalan dengan strategi Pemerintah untuk memperluas ekspor Indonesia ke negara non tradisional termasuk Afrika.
Buyer’s credit sendiri merupakan fasilitas yang hanya dapat disediakan oleh LPEI dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor Indonesia dari sisi pembeli atau demand side. Skema ini merupakan bentuk nyata dari peran LPEI sebagai fill the market gap.
Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesly mengatakan proyek Goree Tower Senegal menambah keyakinan Internasional bahwa perusahaan Indonesia memiliki kemampuan untuk bersaing di pasar global.
Sinthya menambahkan bahwa kinerja ekspor perusahaan nasional sangat penting bagi peningkatan nilai neraca perdagangan, untuk itu diperlukan upaya dalam meningkatkan nilai ekspor baik dari sisi volume maupun pasar tujuan ekspor.
Peran Pemerintah melalui LPEI untuk menyediakan pembiayaan khusus dapat menstimulus perusahaan Indonesia melakukan perdagangan (ekspor) ke negara-negara non tradisional.
Sebagai salah satu fiscal tools Pemerintah, LPEI sesuai dengan mandatnya akan terus melakukan unlocking potential market agar pelaku ekspor Indonesia dapat melakukan penetrasi pasar ke negara-negara non-tradisional dan meningkatkan kapabilitas eksportir untuk berkompetisi di pasar global.
Lebih lanjut, Destiawan menambahkan bahwa tantangan ke depan adalah bagaimana sinergi yang telah terjalin baik dengan LPEI ke depannya dapat memfasilitasi WIKA dan perusahaan Indonesia lainnya untuk dapat memenuhi kapasitas pembiayaan infrastruktur negara-negara Afrika.
“Apabila itu dapat terealisasi, maka akan meningkatkan peluang untuk membuka pasar lebih luas lagi bagi WIKA dan perusahaan Indonesia lainnya dalam melakukan ekspansi ke sejumlah negara, khususnya di Wilayah Afrika” pungkas Destiawan di sela-sela press conference.
Sustainable Development Conference
Kementerian Luar Negeri RI yang dipimpin oleh Menteri luar Negeri Retno Marsudi memimpin delegasi Indonesia yang meliputi para pemangku kepentingan, antara lain: LPEI dan BUMN yaitu WIKA, PT Timah dan PT Dirgantara Indonesia.
Dalam lawatan kerjanya ini, Menteri Retno hadir pada konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Senegal bekerjasama dengan IMF dan UNDP, mengangkat tema “Sustainable Development” di Dakar-Senegal.
Konferensi tersebut dihadiri oleh pejabat dari berbagai negara Afrika termasuk 9 Kepala Negara dari Senegal, Togo, Pantai Gading, Niger, Benin, Mali, Burkina Faso, Guinea Bissau dan Republik Demokratik Kongo.
Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, dan Deputi Sekjen PBB, Amina Mohammed, serta perwakilan dari berbagai lembaga keuangan internasional juga hadir pada konferensi tersebut.
Dalam konferensi tersebut, Menlu RI didaulat sebagai panelis pada sesi diskusi dengan topik "What We can Learn From Different Success Stories?", berbagi pengalaman tentang pembangunan Indonesia dan kerja sama Indonesia dengan negara-negara Afrika.
Dukungan terbesar dalam proyek pembangunan ada pada insentif dan juga suntikan modal kerja bagi pelaku jasa konstruksi dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan institusi perbankan di Indonesia salah satunya adalah LPEI.
Peluang Pasar dan Potensi Afrika di tahun 2020
Penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum 2018 dan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue pada Agustus 2019, telah memberikan peluang kerja sama konkret sebagai pasar prospektif bagi pelaku usaha Indonesia khususnya di sektor infrastruktur, konstruksi, serta industri strategis nasional.
Atmosfer tersebut tentu saja memberi angin segar bagi Perseroan untuk ekspansi ke pasar luar negeri Perseroan menargetkan pada tahun 2020 mendatang, akan menyasar ke 3 negara baru di Kawasan Afrika Barat dan Timur.
Negara-negara tersebut di antaranya Senegal, Pantai Gading dan Zanzibar-Tanzania dengan rencana perolehan OK baru dari proyek-proyek luar negeri di tahun mendatang sebesar Rp5,18 triliun.
Sebagai informasi, rencana master plan proyek strategis nasional negara-negara di kawasan Afrika Barat dari tahun 2020-2045 di sektor infrastruktur, energi, telekomunikasi, dan railway akan mencapai nilai fantastis 119,8 miliar dolar AS, di mana itu adalah potensi besar bagi BUMN Indonesia untuk berpartisipasi aktif menjajaki proyek-proyek tersebut.
“Melalui sinergi yang baik antara Pemerintah, BUMN, pelaku usaha Indonesia dan lembaga keuangan khusus milik pemerintah seperti LPEI akan menghasilkan kontribusi besar bagi devisa yang masuk ke Indonesia dan menjadikan BUMN kita di luar negeri tidak kalah bersaing dengan negara-negara seperti Cina, Turki, Jepang dan Korea Selatan,” ujar Destiawan menutup pembicaraan.
Editor: Maya Saputri
