Wapres: Pembicaraan Menteri Rini dan Dirut PT PLN Bukan Tentang Fee

tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan pembicaraan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PT. PLN (persero) Sofyan Basir bukan terkait pembagian jatah "fee" seperti yang ramai dibicarakan banyak orang.

"Saya tahu betul bahwa itu bukan soal 'fee'. Itu hanya soal bagaimana private-public partnership itu dikelola dengan baik. Jadi tidak ada urusan soal 'fee', tetapi bagaimana private-public partnership itu membangun suatu investasi dengan kerja sama lembaga Pemerintah dan swasta, di situ letaknya," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (30/4/2018).

Jusuf Kalla juga menjelaskan dalam pembicaraan tersebut, persoalan yang dibahas mengenai ketentuan saham yang belum mendapatkan kesepakatan antara Kementerian BUMN dan PT. PLN (Persero).

"Hanya mengatur sahamnya, yang sedikit ada perbedaan pendapat. Di mana Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, dapat berapa sahamnya; bukan berapa yang didapat oleh Bu Rini (Soemarno). Jadi pembicaraan itu saya tahu betul tidak ada bicara soal fee, (tetapi) unsur mengatur PPP tadi itu," jelas Jusuf Kalla.

Sebelumnya, beredar rekaman perbincangan yang diduga Rini Soemarno dan Sofyan Basir terkait pembicaraan pembagian share sebuah proyek penyediaan energi dengan melibatkan PT. PLN dan Pertamina. Dalam rekaman tersebut terdengar belum ada kesepakatan terkaitan nilai share antara kedua belah pihak.

Dalam rekaman tersebut, perempuan yang diduga Rini mengatakan, "yang penting gini Pak, saya ambil ini dua, Pertamina ya Pak, sama PLN. Ya keduanya punya saham lah, dikasih kecil."

"PLN waktu itu kan saya ketemu Pak Ari (Soemarno) juga, Bu. Saya bilang, Pak Ari mohon maaf masalah 'share' ini kita duduk bareng lagi lah Pak Ari," kata pria yang diduga Sofyan Basir.

Wapres juga menjelaskan terkait keterlibatan Ari Hernanto Soemarno, yang merupakan kakak kandung Rini Soemarno dan mantan direktur utama Pertamina adalah sebagai pihak yang mengerti tentang gas. Sehingga menurut Wapres, pendapat Ari diperlukan dalam proyek tersebut.

"Ini ada Pak Ari, karena Pak Ari paling ahli soal gas sehingga diajak untuk menjadi tim ahli. Jadi tidak ada hubungannya. Dan waktu itu (ketika proyek dimulai tahun 2013), Rini belum menjadi menteri, jadi tidak ada hubungannya," tambahnya.