Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, menekankan bahwa data memegang peranan krusial sebagai dasar utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Penegasan ini disampaikan Wamensos dalam agenda audiensi bersama Wali Kota Palopo serta perwakilan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
Wamensos menyatakan perlunya konsistensi dalam penggunaan data tunggal. "Setiap program harus menggunakan DTSEN. Semua harus berbasis data, data, data,” tegas Agus Jabo.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Wali Kota Palopo Amira Maulidyanti, Kadinsos Kota Palopo Zul, Pemimpin Redaksi Jurnal PRISMA LP3ES Fajar Nursahid, Direktur Eksekutif LP3ES Fahmi Wibawa, Wakil Direktur LP3ES Erwan Halil, dan Asscociate LP3ES Arif Wakhidin.
Isu-isu yang menjadi fokus pembahasan meliputi program-program prioritas pemerintah, seperti Sekolah Rakyat, alokasi kuota PBI Jaminan Kesehatan, ketersediaan logistik Lumbung Sosial, dan proyek Rumah Sejahtera Terpadu (RST).
Wali Kota Palopo, Amira Maulidyanti, mengutarakan kesiapan pemerintahannya untuk mendukung program Sekolah Rakyat (SR), termasuk penyediaan lahan seluas sekitar 5 hektare untuk pembangunannya.
Menanggapi informasi lahan, Agus Jabo Priyono menekankan perlunya kejelasan status aset tersebut. “Palopo harus punya SR, dan sertifikat tanahnya harus atas nama Pemkot,” tegasnya.
Agus Jabo memaparkan, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan total 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Setiap sekolah dirancang untuk menampung 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA.
Ia juga menggarisbawahi bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan meningkatkan kecerdasan akademis, tetapi juga berfokus pada pembangunan karakter dan keterampilan siswa melalui konsep talent mapping.
“Siswa Sekolah Rakyat harus berkarakter, terampil, dan beragama. Mereka juga diarahkan untuk menguasai minimal dua bahasa asing sebagai bekal menghadapi tantangan global,” ujarnya.
Demi menghilangkan kesenjangan pendidikan, khususnya di bidang teknologi, Agus Jabo menekankan pentingnya pemerataan akses.
“Mulai dari SD hingga SMA, setiap siswa akan diberikan laptop agar tidak ada lagi kesenjangan teknologi,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Agus Jabo menyoroti masalah sanitasi yang berdampak buruk pada kesehatan dan turut meningkatkan angka kemiskinan.
Menurutnya, masih banyaknya rumah tidak layak huni pada desil 1 dan 2 DTSEN menjadi alasan di balik diluncurkannya program pembangunan 3 juta rumah layak huni oleh Presiden Prabowo.
Sementara itu, perwakilan dari LP3ES menyampaikan temuan dari riset sosial-ekonomi mereka mengenai tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan struktural di Indonesia.
Diskusi ini kemudian mengarah pada perlunya sinergi kuat antara pemerintah dan lembaga riset untuk memastikan implementasi kebijakan yang didasarkan pada bukti (evidence-based policy).
Di akhir pertemuan, Agus Jabo kembali memberikan peringatan kepada semua pihak agar tidak terulang kembali kasus di mana pemerintah daerah tidak memahami kondisi warganya sendiri.
"Jangan sampai pemerintah daerah tidak tahu masalah warganya, seperti kasus di Sukabumi ada warga yang tubuhnya penuh cacing. Kita harus aktif, sinergi, dan berpijak pada data. Itulah fondasi pengentasan kemiskinan,” tutupnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
