tirto.id - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan kemiskinan menjadi salah satu isu akan dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Sesuai tema Recover Together Recover Stronger, kemiskinan menjadi satu pembahasan penting yang berkaitan sebagai salah satu dimensi pembangunan di seluruh dunia
"Dan tentu saja, kami mencoba menempatkan ini dalam kerangka Kepresidenan Indonesia di G20," ungkapnya saat memberikan keynote policy dialogue 1: The Capacity Approach Multidimensional Poverty and Policy, ditulis Kamis (28/7/2022).
Dia menekankan, selama masih ada kemiskinan di dunia, maka pemerintah wajib mengatasi masalah ini. Karena itu, dia berharap diskusi tentang kemiskinan perlu terus dilakukan selama masih ada penduduk miskin di dunia.
"Kita harus mengatasi masalah ini," ungkapnya.
Sementara itu, dia menuturkan pemerintah terus mencarikan solusi yang efektif untuk terbebas dari kemiskinan. Berbagai macam pendekatan kebijakan juga sudah dilakukan dan terus dievaluasi.
Dia juga menuturkan pemerintah terus mencari bentuk kerangka kebijakan yang terbaik. Terlihat selama kurun waktu 50 tahun terakhir, pendekatan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan di tanah air terus berkembang.
"Dan setelah evolusi, dan pada tahun 2011 kami memperbaharui data nama dan alamat rumah tangga tersebut (masyarakat miskin dan rentan), dan mulai menggunakan logika bahwa data tersebut harus menjadi satu database sehingga dapat digunakan oleh berbagai program yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.
Suahasil mengatakan perspektif dari para teknokrat yang berdiskusi dalam agenda tersebut menjadi elemen penting mengenai pencarian solusi dalam persoalan pembangunan yang didalamnya terdapat masalah kemiskinan. Dia menilai dengan langkah tersebut peran Forum Think 20 (T20) yang diharapkan mampu memberikan banyak perspektif yang perlu dibahas oleh G20.
"Komitmen pemerintah akan terus bekerja untuk aspek multidimensional dari kemiskinan, apalagi setelah dua setengah tahun melewati masa pandemi. Sejak awal pandemi, kami memahami bahwa yang miskin dan rentan adalah yang harus segera dilindungi oleh Pemerintah," pungkasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Indonesia kembali menurun menjadi 9,54 persen pada Maret 2022 dari semula 9,71 persen di bulan September 2021. Sedangkan ambang batas garis kemiskinan pada Maret 2022 justru meningkat sebesar 4,0 persen menjadi Rp505.469 dari sebelumnya Rp486.168 pada September 2021.
Kepala BPS, Margo Yuwono menjelaskan, jumlah pengurangan orang miskin sudah jauh lebih baik. Tetapi pergerakannya belum normal seperti kondisi sebelum pandemi COVID-19 melanda tanah air.
"Pemulihan ekonomi yang terjadi pada kuartal I 2022 juga berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan," kata dia dalam konferensi pers, Jumat (15/7/2022).
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
