tirto.id - Hobi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Suryo Utomo yang mengendarai motor gede (moge) bersama Klub moge Blasting Rijder menuai kritik. Sejumlah buruh menyayangkan pejabat pajak yang menunjukkan kemewahan di media sosial.
Anggota Serikat Buruh Tekstil Bekasi, Agus Mahmud menilai gaya hidup Dirjen Pajak kurang etis. Dia menuturkan, seharusnya para pejabat menunjukan sikap peduli kepada masyarakat.
"Menurut saya kurang bagus, karena pajak, kan, hasil dari rakyat, kan, dari rakyat yang kecil sampai lintas atas. Kalau pejabatnya begitu kurang etis," kata Agus di sela aksi unjuk rasa menolak Perppu Cipta Kerja di Gedung DPR/MPR RI, Selasa (28/2/2023).
Agus mengatakan pemerintah terus mengajak masyarakat untuk wajib bayar pajak, sementara pejabatnya menunjukkan gaya hidup mewah. Padahal saat ini masyarakat sedang menjerit dengan harga bahan pokok yang terus merangkak naik.
"Harga mahal, sekarang kalau kita enggak bayar pajak? kita harus wajib pajak, terus digembor-gembor terus, tetapi begitu pejabat tingkat atas seperti itu, kurang layak," ucap Agus.
Dia pun menyarankan agar pemerintah lebih selektif memilih pejabat. Itu dilakukan agar perilaku serupa tidak terulang kembali.
"Menurut saya memilih pejabat harus lebih selektif, jangan asal-asalan. Minimal dia benar-benar seleksi sesuai kemampuan," tutur Agus.
Sementara itu, salah satu buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia M Umar Sodik mengatakan, perilaku Ditjen Pajak itu melukai hati masyarakat. Alasannya, saat masyarakat menjerit justru pejabatnya menunjukkan gaya hidup mewah.
"Cara pandang kami sebagai rakyat kecil sebetulnya kurang tepat saat kami menjerit untuk kondisi kehidupan sehari-hari sangat berat. Melihat perilaku hedonisme kayak begitu, kan, kurang tepat," kata Umar.
Umar juga menekankan agar pemerintah lebih fokus menangani korupsi. Pasalnya, saat ini belum ditangani secara maksimal.
"Untuk lebih ditekankan di korupsi sebaiknya-baiknya Selama ini korupsi hanya lips service yang saya pahami di kalangan buruh. Jadi, kurang kepastian dari KPK (korupsi belum sepenuhnya ditangani, red)," kata Umar.
Umar mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri harta kekayaan pejabat. "(Dorong KPK usut harta kekayaan pejabat, red)
Betul," kata Umar.
Sebelumnya, kasus penganiayaan oleh anak pejabat Ditjen Pajak (DJP) ramai disoroti publik. Bermula dari kasus tersebut, harta kekayaan sejumlah pegawai pajak pun menjadi sorotan publik.
Setelah gaya hidup, kini giliran hobi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Suryo Utomo yang mengendarai motor gede (moge) bersama Klub moge Blasting Rijder, dikritik. Foto Suryo pun viral di media sosial.
Buntut fenomena tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar anak buahnya menjelaskan kepada masyarakat mengenai jumlah Harta Kekayaan Dirjen Pajak. Kemudian dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN.
Selain itu, Sri Mulyani juga menuturkan mengendarai dan memamerkan Moge bagi pejabat atau pegawai pajak dan Kemenkeu telah melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik.
Sekalipun Moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi.
"Telah melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik, ini mencederai kepercayaan masyarakat," kata Sri Mulyani dikutip dari laman instagramnya @smindrawati, Senin (27/2/2023).
Lebih lanjut, dia juga meminta agar klub Blasting Rijder DJP dibubarkan. Sebab, hobi dan gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Intan Umbari Prihatin
