tirto.id - Setelah Korea Selatan (Korsel) mencabut status darurat militer pada Rabu (4/12/2024) pagi, situasi terkini masih jauh dari kondusif.
Hingga Kamis (5/12/2024) pagi, Korsel diwarnai sejumlah gejolak, usai deklarasi darurat militer yang berlaku selama 6 jam sejak Selasa (3/12) malam hingga Rabu (4/12) pagi hari kemarin. Menteri Pertahanan mundur, sedangkan Presiden Korsel dalam ancaman pemakzulan.
Korea Selatan berupaya mengatasi krisis politik usai Presiden negara tersebut, Yoon Suk-yeol telah mencabut status darurat militer. Seperti diketahui, Presiden Yoon memberlakukan status itu secara mendadak pada Selasa (3/12) sekira pukul 22.20 waktu setempat.
Pencabutan status darurat militer dilakukan 6 jam berikutnya, lantaran Presiden Yoon mendapatkan desakan dari parlemen alias Majelis Nasional. Pada Rabu (4/12) dini hari sekira pukul 01.00 waktu setempat, Majelis Nasional menyatakan untuk meminta pencabutan darurat militer.
Seperti diatur dalam konstitusi Korsel, darurat militer bisa dicabut andai parlemen menyatakan sikap tidak setuju. Lantas, kabar terbaru apa yang terjadi di Negeri Gingseng pasca darurat militer?
Ancaman Pemakzulan Presiden Korsel
Presiden Korsel, Yoon Suk-yeol dalam ancaman pemakzulan setelah parlemen negara itu mengajukan mosi tidak percaya. Seperti diwartakan Reuters, Kamis (5/12) pagi.
Partai Demokrat yang menjadi oposisi berencana akan melakukan pemungutan suara Rancangan Undang-undang (RUU) pemakzulan di parlemen pada Sabtu (7/12) sekira pukul 19.00 waktu setempat.
"Pernyataan darurat militer oleh rezim Yoon Suk Yeol menyebabkan kebingungan dan ketakutan besar di antara rakyat kami," kata anggota parlemen Partai Demokrat Kim Seung-won dalam sidang Majelis Nasional, Kamis (5/12) dini hari.
Parlemen Korsel berisi 300 kursi. Dengan demikian, Partai Demokrat dan koalisi oposisi masih membutuhkan tambahan suara lagi untuk memuluskan rencana pemakzulan Presiden Yoon. Pasalnya, rencana pemakzulan akan disahkan apabila parlemen sudah mendapatkan 2/3 suara. Saat ini, 108 kursi parlemen berada di koalisi pro-pemerintah.
Adapun upaya pemakzulan sejauh ini masih mendapatkan pertentangan dari Partai Kekuatan Rakyat yang berada di pihak rezim. Dilansir News1, Kamis (5/12) pagi, anggota Partai Kekuatan Rakyat memutuskan menolak mosi pemakzulan.
“Partai Kekuatan Rakyat menegaskan kebijakannya menentang pemakzulan Presiden Yoon pada pertemuan Dewan Tertinggi yang diadakan di Majelis Nasional pagi (Kamis, 5/12) ini,” tulis News1,
Perwakilan Partai Kekuatan Rakyat, Han Dong-hoon, menegaskan penolakan RUU pemakzulan itu, "Kehidupan masyarakat harus ditingkatkan, dan kekuatan yang mencoba mengambil alih kekuasaan harus diblokir," ujarnya.
Ketua Dewan Choo Kyung-ho mengungkapkan pemakzulan Presiden Yoon hanya akan mengulang sejarah kelam negara tersebut. Pemakzulan presiden terakhir terjadi di Korsel pada masa Park Geun-hye akhir 2016 lalu.
"Saya sangat menyesalkan rangkaian kejadian [darurat militer] tersebut. [Namun] Pemakzulan presiden akan menjadi pengulangan tragedi sejarah lainnya." tutur Choo Kyung-ho.
Presiden Korea Selatan Tunjuk Menteri Pertahanan yang Baru
Menteri Pertahanan Korsel, Kim Yong-hyun meletakkan jabatannya pada Rabu (4/12). Presiden Korsel, Yoon Suk-yeol telah menerima pengunduran menterinya itu dan hingga Kamis (5/12), sang presiden dikabarkan sudah punya calon pengganti.
Sosok yang dicalonkan Presiden Yoon ialah duta besar untuk Arab Saudi, Choi Byung-hyuk. “Presiden Yoon menerima pengunduran diri Menteri Kim Yong-hyun dan menyetujui pemecatannya,” kata Kepala Kantor Kepresidenan, Jeong Jin-seok, seperti dilansir Hani.
“Dia menunjuk Duta Besar untuk Arab Saudi Choi Byeong-hyuk sebagai menteri baru,” tambah dia.
Sebelumnya, Kim Yong-hyun dipandang sebagai salah satu aktor utama dalam deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon. Kim dalam pernyataannya juga sudah meminta maaf atas kegaduhan yang sempat terjadi usai status darurat militer.
“Saya bertanggung jawab atas semua situasi yang terkait dengan darurat militer dan meminta Presiden untuk melakukannya. Saya menyatakan pengunduran diri saya,” kata Kim.
Sementara itu, Choi dinilai tepat untuk mengisi pos Menteri Pertahanan yang baru dalam kondisi pasca darurat militer ini. Melansir Korea Defense Veterans Association, Choi sebelumnya memiliki latar belakang militer.
Ia pensiun 2020 lalu dengan pangkat Jenderal dan jabatan terakhir di militer sebagai Wakil Komandan Komando Pasukan Gabungan ROK-AS.
“Kami menilai dia (Choi) sebagai orang yang tepat untuk melaksanakan misi awal militer dengan andal, termasuk mempertahankan kesiapan yang kuat berdasarkan aliansi ROK-AS yang solid serta pengalamannya yang kaya dan wawasannya yang tinggi di bidang pertahanan,” tutur Jeong Jin-seok.
Penulis: Dicky Setyawan
Editor: Dipna Videlia Putsanra
