Untung Rugi Bagi Sandiaga dan Jokowi Jika Mereka Sepakat Berkoalisi

tirto.id - Nama cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno disebut akan menduduki jabatan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024. Informasi ini tersebar melalui grup WhatsApp.

Informasi tertanggal 28 April 2019 itu kemudian disanggah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Meski ada pembahasan usulan soal kabinet, tapi nama untuk posisi Kepala BKPM belum dibicarakan.

"Itu [informasi di grup WA] hoax," kata Wakil Ketua Umum TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding saat dikonfirmasi reporter Tirto, Kamis (2/5/2019).

Beberapa nama yang disebut dalam informasi yang beredar itu, di antaranya memang muncul tiba-tiba tanpa ada wacana di publik. Misalnya, Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir disebut sebagai Menkominfo dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sebagai Menteri Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan.

Meski demikian, nama Sandiaga bukan berarti tidak mungkin menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sebab, kata Karding, TKN Jokowi-Ma'ruf ingin merangkul semua pihak, termasuk dari kubu oposisi. Artinya, mereka bisa saja diajak ke dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Namun, Karding tidak mau mengungkapkan di posisi apa Sandiaga akan ditempatkan. Sebab, kata politikus PKB ini, hal tersebut masih terlalu dini.

"Dalam politik segala sesuatu mungkin. Yang dibutuhkan hari ini adalah niat baik semua pihak berdialog untuk kepentingan persatuan bangsa," kata Karding.

Sandiaga menanggapi santai terkait dirinya yang disebut akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Menurut dia, saat ini yang utama adalah kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Sandiaga, memberi kontribusi kepada bangsa tak harus berada di dalam pemerintahan. Ia pun menegaskan akan membicarakan masalah ini setelah 22 Mei atau usai hasil hitung manual KPU telah diumumkan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengatakan, dengan rekam jejak sebagai pengusaha muda sukses dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga dianggap mengkerdilkan diri bila menerima tawaran kubu Jokowi untuk posisi Kepala BKPM.

Alasannya, kata Ujang, rekam jejak Sandiaga lebih baik daripada jabatan Kepala BKPM atau menteri sekalipun.

Banyak pihak, termasuk Ujang, yang menganggap Sandiaga akan maju lagi dalam Pilpres 2024. Jika menempati jabatan Kepala BKPM, kata Ujang, modal Sandiaga selama ini akan hilang.

"Dia sangat cocok [posisi kepala BKPM]. Tapi, kan, Kepala BKPM bukan jabatan yang bisa memunculkan orang sebagai capres/cawapres," kata Ujang kepada reporter Tirto.

Mendapat jabatan menteri pun, kata Ujang, tidak serta merta menguntungkan bagi Sandiaga. Sebab, Ujang menilai Sandiaga lebih baik mempertahankan diri sebagai oposisi untuk 2024 sambil terus melakukan pendekatan ke masyarakat.

"Lebih baik jadi ketua umum partai atau wakil ketua umum partai yang bisa diterima semua kalangan. Daripada ke Kepala BKPM," kata Ujang.

Sementara itu, Direktur Populi Center, Usep S. Ahyar menegaskan Sandiaga memang harus tetap menampilkan diri ke publik untuk menuju Pilpres 2024. Hanya saja, kata Usep, belum ada urgensi bagi Jokowi merangkul Sandiaga, begitu juga Sandiaga menerima ajakan Jokowi.

Sebab dengan mengajak Sandiaga, kata Usep, belum tentu isu yang menerpa Jokowi selama ini akan mereda, terlebih oposisi bukan hanya Sandiaga. Partai oposisi akan terus melawan, meski Sandiaga bergabung dengan koalisi Jokowi.

"Kalau mau mengakomodasi Sandiaga untuk Prabowo, tidak akan bisa. Kadang kalau saya lihat kebisingan kritik tajam ini di luar kendali Sandiaga dan Prabowo,” kata Usep kepada reporter Tirto.

Selain itu, kata Usep, Jokowi juga tidak mendapat manfaat jika menaruh Sandiaga di BKPM. Sebab, posisi itu atau bahkan posisi lainnya, bisa diisi orang di lingkaran Jokowi-Ma'ruf, tidak harus Sandiaga.

"Enggak perlu banyak yang diakomodasi. Yang punya kemampuan dalam bidang ekonomi banyak di koalisi,” kata Usep.