Menuju konten utama

Untuk Atasi Kebakaran Hutan Indonesia, Inggris Bantu Rp48 M

Pemerintah Inggris menjanjikan bantuan 3 juta poundsterling, atau setara sekitar Rp48 miliar, bagi lima provinsi di Indonesia untuk mencegah dan mengatasi kebakaran hutan. 

Untuk Atasi Kebakaran Hutan Indonesia, Inggris Bantu Rp48 M
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman (kedua kiri), bersama Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewyk Pusung (tengah), dan Kepala BNPB Willem Rampangilei (kiri) memeriksa barisan Satgas Karhutla saat Apel Kesiapan Satgas Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di halaman Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Riau, Jumat (3/2/2017). ANTARA FOTO/Rony Muharrman.

tirto.id - Pemerintah Inggris berjanji akan memberikan bantuan dana sebesar 3 juta poundsterling, atau setara sekitar Rp48 miliar, bagi lima provinsi di Indonesia untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Moazzam Malik mengatakan pemerintah Inggris bisa menaikkan jumlah bantuan itu asal ada komitmen dari pemerintah daerah di lima provinsi untuk serius mengani kebakaran hutan.

Kelima provinsi itu ialah Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

"Tapi sebenarnya kita bisa berikan lebih besar dari itu, nanti saya bicarakan dengan pak gubernur. Asalkan ada komitmen yang tinggi untuk mencegah Karhutla ini," kata Malik saat menghadiri peluncuran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jambi tentang kebakaran hutan dan lahan di Jambi, pada Senin (13/3/2017) sebagaimana dilansir Antara.

Malik menambahkan pemerintah Inggris sangat mendukung usaha Jambi dan provinsi lain di Indonesia untuk membuat aturan untuk menangani kebakaran hutan dan mencegah terulangnya bencana kabut asap.

"Kita juga bekerjasama dengan 5 provinsi di Indonesia untuk mencegah Karhutla ini, tapi Jambi yang paling utama yang berani membuat larangan membuka lahan dengan cara membakar," ujarnya.

Menurut dia, Karhutla ini bukan hanya merugikan masayarakat Jambi dan Indonesia saja, melainkan juga dunia. Karena hutan di Indonesia adalah paru-paru dunia.

Moazzam mengapresiasi Perda dan Pergub Jambi tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Menurut dia dalam membuat kebijakan itu memang diperlukan pemimpin yang berani.

"Peraturan tentang Karhutla ini tak hanya dari keberanian pimpinan, tapi juga dukungan dan usaha masyarakat seluruhnya untuk mengendalikan dan mencegah Karhutla," kata dia.

Pada 23 Februari 2017 lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis data sudah ada lima provinsi yang memberlakukan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap akibat kebakaran hutan dan lahan sejak Januari tahun ini. Kelimanya ialah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.

Jumlah titik api (hotspot) dari hasil pantauan pada 1 Januari 2017 hingga 23 Februari 2017, yang terpantau Satelit NOAA-19, sudah sebanyak 164 titik. Sementara pada periode yang sama tahun 2016 ada 262 titik. Artinya ada penurunan 98 titik atau 37,40 persen. Kondisi ini mengingat pada dua bulan awal tahun ini hujan lumayan deras turun di kawasan Sumatera.

Sementara berdasar pantauan satelit Terra Aqua NASA dengan confidence level 80 persen, terdapat 122 titik api selama periode yang sama. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibanding data titik api pada periode itu di tahun 2016, yakni ada 902 titik.

Baca juga artikel terkait KEBAKARAN atau tulisan lainnya dari Addi M Idhom

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Addi M Idhom
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom