tirto.id - Massa yang mengatasnamakan Jagad Gugat Demokrasi melakukan demonstrasi bertajuk Gejayan Memanggil Lagi pada Senin (12/2/2024). Aksi ini dilakukan untuk menuntut mundurnya Presiden Joko Widodo yang dianggap telah menodai demokrasi Indonesia saat ini.
Massa yang berkumpul sejak pukul 14.54 WIB terlebih dahulu melakukan long march dari Bundaran UGM menuju pertigaan Jalan Gejayan, Yogyakarta.
"[Aksi ini merupakan] respons situasi hari ini yang ternyata selama dua periode kita ditipu habis dengan gimik-gimik pencitraan kerakyatan, kedaulatan, dan hijack narasi dari berbagai macam isu," ujar Humas Aliansi Jagad Gugat Demokrasi, Sana Ullaili, pada Senin (12/2/2024).
Sana menuturkan, massa Jagad Gugat Demokrasi menilai bahwa selama ini pemerintahan Jokowi telah mengeluarkan kebijakan yang justru mencederai demokrasi.
Kendati belakangan Jokowi dikritik lantaran dugaan konflik kepentingan dalam pencalonan diri anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai salah satu cawapres dalam Pemilu 2024, Sana menyatakan bahwa keresahan massa aksi Gejayan Memanggil Lagi lebih dari hal tersebut.
Menurut Sana, Jagad Gugat Demokrasi menyoroti situasi demokrasi yang lebih substantif, yakni pemerintahan Jokowi yang selama ini dinilai tidak mengakui, menghormati, dan melaksanakan prinsip-prinsip HAM.
"Sehingga Jokowi menunjukkan kuasanya sebagai penguasa negeri dengan cara yang sangat maskulin karena menguasai tidak hanya sumber daya alam tapi juga menguasai seluruh nalar kritis elemen negeri ini," ujarnya.
Sana juga mengungkapkan bahwa Jagad Gugat Demokrasi turut mengajak elemen masyarakat sipil lainnya untuk ikut bersuara menyikapi situasi demokrasi hari ini.
"Kita harus mengawal bersama, tidak hanya pada 14 Februari, tapi seluruh elemen gerakan masyarakat sipil harus memastikan ia [Jokowi] turun sebelum masa jabatannya. Karena kalau diam, kita sama saja memberi karpet merah kepada para oligarki," ujarnya.
Sana juga menekankan bahwa aksi Gejayan Memanggil Lagi yang diinisiasi Jagad Gugat Demokrasi tidak dimaksudkan hanya untuk mendiskreditkan salah satu paslon dalam Pemilu 2024.
"Kita tidak sedang berkampanye [paslon] 04 atau 05, kita sedang mengkampanyekan saatnya kita kritis, saatnya kita turun ke jalan untuk menghentikan tirani Jokowi, memberikan pengadilan HAM kepada Jokowi, menghukum sekeras-kerasnya Jokowi dan orang-orang yang ada di sekitarnya," ujarnya.
Dalam rilisan pers yang diterima Tirto, Jagad Gugat Demokrasi menuntut 11 hal, berupa:
1. Revisi UU Pemilu dan Partai Pemilu oleh badan independen;
2. Adili Jokowi dan kroni-kroninya;
3. Menuntut permintaan maaf intelektual dan budayawan yang mendukung politik dinasti;
4. Stop politisasi bansos;
5. Cabut UU Cipta Kerja dan Minerba;
6. Hentikan operasi militer, tuntaskan pelanggaran HAM dan memberikan hak menentukan nasib sendiri;
7. Hentikan perampasan tanah;
8. Hentikan kriminalisasi aktivis lingkungan;
9. Jalankan pengadilan HAM;
10. Pendidikan gratis;
11. Sahkan RUU PPRT.
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Bayu Septianto
