4 Juni 1919

Tujuh Dekade Perjuangan Perempuan AS Memperoleh Hak Pilih

Oleh: Uswatul Chabibah - 4 Juni 2021
Dibaca Normal 4 menit
Perempuan terlibat dalam Perang Revolusi Amerika, tetapi hak-haknya untuk setara dengan laki-laki dikebiri justru setelah kemerdekaan diraih.
tirto.id - Josephine Pearson rela menempuh perjalanan panjang dengan kereta dari desanya yang asri di pergunungan Cumberland menuju Nashville, ibu kota Tennessee. Tujuannya satu, mencegah para pejuang hak pilih perempuan meloloskan Amandemen yang mereka bawa ke Tennessee.

Beberapa hari sebelumnya, Pearson menerima telegram bahwa Carrie Catt, Presiden National American Woman Suffrage Association (NAWSA, Asosiasi Nasional Hak Pilih Perempuan Amerika), telah tiba di Nashville. Maksud Catt jelas, meyakinkan Senat negara bagian dan Gubernur Tennessee untuk meratifikasi Amandemen (kelak dikenal sebagai Amandemen ke-19).

Di bulan Agustus 1920 yang panas itu, Tennessee merupakan negara bagian yang menentukan nasib hak pilih perempuan Amerika. Diperlukan ratifikasi dari 36 negara bagian untuk membuat amandemen itu menjadi hukum yang berlaku di seluruh negeri. Sebanyak 35 negara bagian sudah meratifikasi. Butuh satu negara bagian lagi. Karena negara bagian-negara bagian di wilayah Selatan adalah yang paling keras menentang gagasan di dalam amandemen, maka Tennessee adalah medan laga penentuan nasib suara perempuan.

Josephine Pearson bukan perempuan desa sembarangan. Ia adalah Presiden Tennessee State Assosiation Opposed to Woman Suffrage, organisasi penentang hak pilih perempuan. Pearson adalah dekan filsafat di Christian College di Columbia, tetapi ia mengimani bahwa memberikan perempuan hak pilih adalah gagasan berbahaya.

Bagi Pearson, perempuan dalam politik berarti menistakan agama, menodai kesucian perempuan dan kemuliaan laki-laki, serta mengancam keutuhan rumah tangga dan keluarga. Menurutnya, jelas termaktub dalam Alkitab bahwa tempat bagi perempuan adalah di rumah, sebagai istri dan ibu, bukan di dunia politik yang kotor. Para suami tahu yang terbaik bagi istri, dan akan senantiasa melindungi, membuat peraturan serta keputusan yang akan memihak perempuan.

Pearson khawatir jika perempuan sampai mendatangi bilik-bilik suara dan memberikan hak pilih, maka tinggal menunggu hancurnya moral bangsa. (Weiss, Elaine. The Woman’s Hour. The Great Fight to Win The Vote. 2019).

Hak pilih perempuan adalah sesuatu yang tak ada dalam gagasan bangsa Amerika Serikat—awalnya berupa 13 koloni—yang menyatakan kemerdekaan dari Inggris pada 4 Juli 1776. Perempuan rupanya tidak termasuk yang disebut dalam Declaration of Independence yang ditulis Thomas Jefferson.

“All men are created equal”, klausa paling terkenal dalam deklarasi kemerdekaan, ternyata hanya merujuk kesetaraan pada laki-laki kulit putih, bukan semua bangsa, alih-alih semua gender. Meski kontribusi perempuan—bertempur di medan perang, menjadi mata-mata, merawat prajurit yang terluka, dan membuka dapur umum—diakui dalam Perang Revolusi Amerika (1775-1783), tetapi hak-hak perempuan untuk setara dengan laki-laki dikebiri justru setelah kemerdekaan diraih.


Perempuan tetap diharapkan berada di dalam rumah, tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi, karena identitasnya melekat pada ayah atau suami. The New York Times, yang ketika itu merupakan corong bagi kelompok anti hak suara perempuan, pada 1913 dengan santai menyimpulkan, “semua keributan tentang hak pilih perempuan ini ditimbulkan oleh saudara-saudara perempuan kita yang sedang hilang arah.”

Puluhan tahun silam, beberapa perempuan kaya di New York rutin berkumpul untuk minum teh bersama. Acara itu acap kali menjadi ajang menumpahkan kekecewaan atas ketidakadilan yang dihadapi perempuan. Pada 9 Juli 1848, Jane Hunt, nyonya rumah, mengundang Elizabeth Cady Stanton untuk minum teh bersama. Empat perempuan progresif penganut Quaker juga diundang—mereka anti perbudakan serta mendirikan gereja sendiri sehingga laki-laki dan perempuan dapat beribadah bersama.

Setelah pertemuan 9 Juli itu, mereka memasang iklan di surat kabar lokal untuk mengundang siapa pun hadir dalam “sebuah pertemuan guna membahas kondisi sosial, sipil, dan keagamaan, serta hak-hak perempuan” di Seneca Falls.

Sepuluh hari kemudian pada 19-20 Juli 1848, sekitar 300 orang berkumpul di Seneca Falls, New York, untuk membahas agenda yang diiklankan. Meski perempuan di masa itu tidak memiliki pengalaman memobilisasi massa dan berbicara di depan umum, pertemuan di Seneca Falls dicatat sebagai gerakan perjuangan hak-hak perempuan pertama di Amerika Serikat.

Elizabeth Cady Stanton menyusun Declaration of Sentiments yang menuntut 11 resolusi hak perempuan, termasuk hak memperoleh pendidikan dan beraktivitas setara dengan laki-laki di gereja. Dari 11 resolusi tersebut, hak memilih bagi perempuan ditolak.

Kelak pada 1890, Stanton menjadi presiden pertama NAWSA. Pendekatannya adalah berjuang di masing-masing negara bagian dengan lobi-lobi politik ke legislator dan gubernur setempat. Cara ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak sabar dengan lambannya perjuangan menggunakan strategi “dari negara bagian ke negara bagian”, Alice Paul dan Lucy Burns keluar dari NAWSA dan mendirikan The Congressional Union for Woman Suffrage—pada 1916 menjadi National Woman’s Party—untuk berjuang di tingkat federal. Alice Paul memimpin demonstrasi yang diikuti 5.000-10.000 perempuan di Washington DC di hari pelantikan Presiden Woodrow Wilson pada 1913.


Dua organisasi tersebut tetap berbeda strategi ketika AS memutuskan ikut dalam Perang Dunia I. NAWSA mendukung penuh keterlibatan AS dalam perang demi mendapatkan dukungan balik dari Presiden Wilson. Sementara National Woman’s Party tidak memberikan dukungan, tetapi juga tidak menentang keterlibatan AS dalam Perang Dunia I.

NWP tetap fokus pada perjuangan melalui unjuk rasa damai di luar pagar Gedung Putih. Setiap hari, mulai 10 Januari 1917 hingga 4 Juni 1919, perempuan-perempuan pejuang hak pilih melakukan protes damai di luar pagar Gedung Putih. Mereka dikenal sebagai The Silent Sentinels. Sebanyak 2.000 perempuan terlibat, dengan ratusan orang ditahan dan dipenjara.

Infografik Mozaik Amandemen Konstitusi ke-19 AS
Infografik Mozaik Amandemen Konstitusi ke-19 AS. tirto.id/Sabit


Di periode kedua pemerintahannya, Presiden Wilson mengubah sikap politiknya. Pada September 1918, Wilson menyatakan dukungan kepada perjuangan hak pilih perempuan di tingkat federal. Kemudian pada 21 Mei 1919, DPR meloloskan amandemen tersebut, demikian juga Senat pada 4 Juni 1919, tepat hari ini 102 tahun lalu. Langkah selanjutnya adalah ratifikasi di masing-masing negara bagian—diperlukan dua pertiga atau 36 dari 48 negara bagian sehingga amandemen ini berlaku sebagai hukum federal.

Alice Paul dengan NWP-nya dan Carrie Catt, Presiden NAWSA penerus Cady Stanton, segera bergerilya dari negara bagian ke negara bagian, meyakinkan mereka untuk meratifikasi amandemen. Pada Juli 1919, 11 negara bagian meratifikasi, tetapi Georgia muncul sebagai negara bagian pertama yang menolak Amandemen tersebut, diikuti Alabama.

Pada akhir 1919, 21 negara bagian telah meratifikasi, sehingga diperlukan 14 negara bagian lagi. Lalu awal 1920, 35 negara bagian menyetujui ratifikasi, 8 menolak, dan 3 tidak mempertimbangkan Amandemen tersebut. Tersisa North Carolina dan Tennessee. Terletak di wilayah Selatan yang tradisional dan konservatif, North Carolina jelas bukan wilayah yang akan memenangkan gagasan berbahaya ini. Tennessee adalah satu-satunya harapan.

Tanggal 18 Agustus 1920, sehari setelah North Carolina menolak ratifikasi, Tennessee menggenapkan 36 suara yang diperlukan. The Perfect 36 adalah sebutan bagi Tennessee.

Pada 26 Agustus 1920, ratifikasi atas Amandemen ke-19 Konstitusi AS disahkan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah AS, perempuan sah menggunakan hak pilihnya. Di bulan November tahun itu, perempuan Amerika memberikan suaranya dalam pemilihan presiden, termasuk perempuan kulit hitam meskipun di banyak tempat mendapatkan diskriminasi.

Sejak hari itu, perempuan Amerika tidak lagi didiskriminasi menggunakan hak pilihnya berdasarkan jenis kelamin, sebagaimana bunyi Amandemen ke-19: "Hak warga negara Amerika Serikat untuk memilih tidak boleh ditolak atau dihilangkan oleh Amerika Serikat maupun negara bagian mana pun berdasarkan jenis kelamin."

Baca juga artikel terkait HAK PILIH atau tulisan menarik lainnya Uswatul Chabibah
(tirto.id - Politik)

Penulis: Uswatul Chabibah
Editor: Irfan Teguh
DarkLight