Tugas Jusuf Kalla yang Sulit Digantikan Ma'ruf Amin

Oleh: Reja Hidayat - 21 Oktober 2019
Dibaca Normal 1 menit
Jusuf Kalla adalah seorang juru damai. Tugas ini tak akan bisa dilakukan Ma'ruf Amin, penggantinya. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
tirto.id - Retno Marsudi tidak segan memuji Jusuf Kalla atas "kontribusi, arahan, [dan] saran untuk pelaksanaan politik luar negeri" Indonesia. Begini pernyataannya dalam acara Mata Najwa 'Terima Kasih Pak JK' yang tayang di Trans 7:

"Sudah 5 tahun Pak JK memberikan banyak sekali kontribusi, arahan, [dan] saran untuk pelaksanaan politik luar negeri. Dan Saya tidak akan pernah lupa diplomasi tangan di atas ala Jusuf Kalla," kata Menteri Luar Negeri Kabinet Kerja I ini.

Tangan di atas adalah pola diplomasi yang siap sedia memberi bantuan untuk negara lain. Ini adalah antitesis dari pola diplomasi yang selalu berharap mendapatkan bantuan.

"Apalagi kita anggota G20, masak minta-minta saja," kata JK.

Atas dasar itu, pemerintah Indonesia mendirikan Lembaga dana Kerja Sama Pembangunan Internasional atau IndoAID pada 18 Oktober 2019. Ringkasnya, IndoAID dibikin untuk memperkuat kontribusi dan peran Indonesia di dunia internasional.

JK memang aktif dalam diplomasi internasional dan dianggap sukses. Buktinya, dua tahun lalu, JK mendapat julukan peacemaker (pencipta kedamaian) oleh Rajamangala University of Technology Isan, Thailand. Sebagai bentuk penghargaan, Rajamangala University juga memberikan JK gelar doktor honoris causa.

Selama lima tahun mendampingi Joko Widodo, pria asal Sulawesi Selatan itu selalu menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jokowi sendiri selalu absen setiap tahun.


JK juga yang jadi perwakilan pemerintah saat kedatangan Moro Islamic Liberation Front (MILF), sebuah kelompok militan Islam yang berpusat di selatan Filipina dan bertujuan merdeka dari Filipina, Februari tahun lalu. "Mereka minta nasihat kepada kita, kepada saya," kata JK saat itu.

Tak hanya di luar negeri, JK juga berhasil mendamaikan konflik di dalam negeri seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Poso, dan Ambon. "Tentu tidak mudah, tapi insya Allah kita bisa lalui," katanya di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (17/10/2019) lalu.

Atas kontribusinya itu, Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan JK bakal ditunjuk sebagai utusan khusus perdamaian Indonesia setelah purnatugas sebagai wapres.

"Biar JK jadi utusan khusus perdamaian Indonesia. Saya pikir JK akan sibuk mengurusi Palestina, Afganistan," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menegaskan JK memang punya "kapasitas" untuk jadi juru damai. "Dan negara-negara lain mengapresiasi," katanya kepada reporter Tirto, Rabu (20/10/2019)

Karena itu menurutnya apa yang dikatakan Luhut bahwa JK akan jadi juru damai resmi Indonesia barangkali akan terealisasi.

Tidak Tergantikan

Jusuf Kalla resmi pensiun sebagai Wapres Indonesia, Ahad (20/10/2019) kemarin. Jokowi saat ini dan untuk lima tahun ke depan akan akan didampingi Ma'ruf Amin.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan Ma'ruf tidak akan bisa menandingi JK dalam urusan diplomasi perdamaian. Meski demikian, katanya kepada reporter Tirto, Ahad (20/10/2019), "kita tidak bisa menuntut maksimal ke pak Ma'ruf" karena "dia punya keterbatasan" sekaligus "keahlian" yang tidak dimiliki JK.


Ma'ruf, katanya, pasti sudah sadar soal itu dan tentu saja dia tidak akan mengambil banyak peran hanya agar sama seperti JK.

Dia punya peran lain, misalnya, mengembangkan ekonomi syariah Indonesia. Ma'ruf pernah mengatakan ini saat debat pilpres 13 April lalu. "Kami akan berupaya bagaimana agar perbankan syariah kita menjadi yang terbesar di dunia," katanya.

Ma'ruf Amin lahir di Tangerang, 11 Maret 1943, lebih tua 18 tahun dari Jokowi yang lahir 21 Juni 1961. Ma'ruf punya darah kiai dari Banten. Kakeknya adalah kiai yang jadi guru para kiai. Dia tumbuh dewasa dalam tradisi Nahdlatul Ulama.

Saat masih muda, Ma'ruf pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI dari 1971-1973 dan dari 1973 hingga 1977 menjadi Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tahun 2015 lalu, dia dipilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia menggantikan Din Syamsuddin.

Baca juga artikel terkait WAKIL PRESIDEN RI atau tulisan menarik lainnya Reja Hidayat
(tirto.id - Politik)

Reporter: Reja Hidayat
Penulis: Reja Hidayat
Editor: Rio Apinino
DarkLight