tirto.id - International Labour Organization (ILO) atau Organisasi Buruh Internasional merupakan organisasi khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menampung isu buruh secara Internasional. Berikut ini tugas beserta visi dan misi ILO bagi dunia perburuhan internasional.
Merujuk laman resmi ILO, Organisasi Perburuhan Internasional merupakan badan PBB yang berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak buruh di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam dunia kerja.
ILO merupakan satu-satunya badan ‘tripartit’ PBB yang terdiri atas perwakilan pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk bersama-sama menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program yang bekerja sama dengan 181 negara anggotanya.
ILO berupaya untuk memastikan bahwa standar-standar ketenagakerjaan dihormati, baik secara prinsip maupun praktiknya.
Latar Belakang & Sejarah Pembentukan ILO
Mengutip Dokumen Publikasi ILO, Organisasi Buruh Internasional didirikan pada 1919 sebagai bagian Persetujuan Versailles setelah perang Dunia I.
Organisasi ini menjadi bagian dari PBB setelah pembubaran LBB dan pembentukan PBB pada akhir Perang Dunia II.
Para pendiri ILO berkomitmen untuk memasyarakatkan kondisi kerja yang manusiawi dengan memerangi ketidakadilan, penderitaan, dan kemiskinan.
Pada 1944, yakni pada krisis internasional ke-2, para anggota ILO membangun tujuan-tujuan dengan menerapkan Deklarasi Philadelphia yang menyatakan bahwa pekerja bukanlah komoditas dan menetapkan hak asasi manusia (HAM) dan hak ekonomi berdasarkan prinsip yang menyatakan bahwa “kemiskinan akan mengancam kesejahteraan masyarakat”.
Pada 1946, ILO menjadi lembaga spesialis pertama di bawah PBB yang baru saja dibentuk. Saat peringatan hari jadinya yang ke 50 di tahun 1969, organisasi ini menerima Hadiah Nobel Perdamaian.
Dengan meningkatnya jumlah negara yang bergabung dalam ILO selama beberapa dasawarsa setelah Perang Dunia ke-2, hal itu membawa banyak perubahan signifikan.
Tahun penting lainnya bagi ILO yaitu pada 1998, yang mana para delegasi yang menghadiri Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference) mengadopsi Deklarasi ILO tentang prinsip-prinsip dan hak-hak atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama, serta penghapusan pekerjaan untuk anak, kerja paksa, dan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
Kemudian, pada 2004, ILO berperan mempromosikan strategi untuk menciptakan globalisasi yang adil didukung oleh laporan komisi dunia tentang Dimensi Sosial dari Globalisasi.
ILO bekerja secara aktif dengan PBB dan lembaga multilateral lainnya untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung terciptanya peluang kerja yang layak sebagai upaya mengurangi dan mengentaskan kemiskinan.
Visi, Misi, dan Tugas ILO
Berikut merupakan visi, misi, dan tugas International Labour Organisation (ILO):
Pertama, visi ILO sesuai dengan motivasi pendiriannya, yaitu mewujudkan pekerjaan yang layak untuk perempuan dan laki-laki.
Visi tersebut berbunyi: “Kondisi universal yang manusiawi untuk para pekerja sebagai sebuah ekspresi dari keadilan sosial dan kondisi damai antara bangsa-bangsa.”
Pernyataan itu tercantum dalam agenda terbesar ILO, yakni Agenda Pekerjaan Layak.
Kedua, misi ILO adalah mempromosikan keadilan sosial serta menghargai dan mengakui hak-hak asasi manusia dan buruh secara internasional. Hal itu merupakan tindak lanjut dari misi para pendirinya, yakni mewujudkan perdamaian buruh yang dipandang penting untuk kemakmuran bersama.
Mantan Direktur Jenderal ILO, Juan Somavia mengatakan misi ILO adalah untuk mempromosikan kesempatan bagi wanita dan pria untuk mendapatkan pekerjaan layak dan produktif, dengan janji kebebasan, kesejahteraan, keamanan, dan kehormatan manusia.
Ketiga, tugas ILO didasari pada prinsip pentingnya menjalin kerja sama antara pemerintah dengan organisasi pengusaha dan serikat pekerja.
Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara global. Dialog antara pemerintah dengan kedua "mitra sosial" ini akan mempromosikan pembentukan konsensus dan keterlibatan demokratis mereka di dunia kerja.
Dialog sosial semacam ini bisa diartikan sebagai perundingan, konsultasi, dan tukar pikiran antara perwakilan pengusaha, pekerja, dan pemerintah.
Editor: Iswara N Raditya
