tirto.id - ”PKB adalah Desa, Desa adalah PKB.”
Kalimat tersebut muncul pada bagian akhir iklan kampanye PKB. Iklan yang menyasar masyarakat pedesaan itu berdurasi tiga puluh detik dan berisi janji-janji PKB di Pemilihan Umum 2019.
“Kami, Partai Kebangkitan Bangsa, akan senantiasa mendengar dan menjawab seluruh harapan dan keinginan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan,” ujar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang bertindak sebagai narator dalam iklan kampanye itu.
Sebagaimana tertera dalam iklan itu, PKB ingin agar guru ngaji digaji dan fasilitas internet desa yang lebih memadai. “PKB menang, Rp4 miliar per desa per tahun,” kata Muhaimin.
PKB memang belum pernah jadi pemenang pemilu. Sejak didirikan pada 1998 hingga 2014, PKB sudah ikut empat pemilu. Pada Pemilu 2014, PKB lolos di urutan kelima. Partai ini mengantongi 9,04 persen suara dan diganjar 47 kursi DPR.
Lumbung suara PKB adalah dapil-dapil di Jawa. Sekitar 68 persen dari 47 kursi DPR yang diperoleh PKB disumbang dapil-dapil di Jawa Timur (15 kursi), Jawa Tengah (10 kursi), dan Jawa Barat (7 kursi).
PKB bergantung betul pada Jawa, terutama Jawa Timur. Ini juga terlihat dari kursi yang diperolehnya di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dari 143 kursi DPRD Provinsi yang didapat PKB, sekitar 40,5 persen di antaranya ialah kursi DPRD Provinsi di Jawa. Di DPRD Jawa Timur saja, PKB mendapat 20 kursi.
Sementara itu, PKB mendapat 1.299 kursi DPRD Kabupaten/Kota. Jumlah ini berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Sekitar 46,7 persen kursi DPRD Kabupaten/Kota didapat PKB dari provinsi di Jawa dengan rincian sebagai berikut: Jawa Timur (283 kursi), Jawa Tengah (196 kursi), Jawa Barat (96 kursi), dan Banten (96 kursi).
Meskipun hanya memperoleh satu kursi DPR dari tiga dapil di Sumatera Utara dan nol kursi DPR dari dua dapil di Nusa Tenggara Timur, PKB mampu merebut cukup banyak kursi DPRD Kabupaten/Kota di provinsi tersebut. PKB mendapat 51 kursi DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dan dapat 48 kursi DPRD Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur.
Apa Motivasi Caleg PKB?
Muhaimin menargetkan 100 kursi DPR untuk PKB dalam Pemilu 2019. Untuk itu, tentu PKB mengandalkan kinerja para calon wakil rakyat yang diusungnya. PKB mengirim 575 caleg DPR, 2.007 caleg DPRD Provinsi, dan lebih dari 14 ribu caleg DPRD Kabupaten/Kota.
Dalam “Who’s Running on Islam in Indonesia?” yang diterbitkan di New Mandala (Maret 2019), Nick Kuipers menelaah seberapa banyak caleg yang menyertakan kalimat bertema keagamaan dalam motivasi dan platform yang mereka setor ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari 154.703 caleg yang mengirimkan profilnya ke KPU, setengahnya (72.486 caleg) menyertakan pernyataan motivasinya. Kalimat motivasi tersebut terhitung bertema keagamaan, seturut definisi Kuipers, bila mengandung kata “Allah,” “Islam,” “agama”, “umat,” “syariat,” “muslim,” atau “dakwah”.
Walhasil, analisis Kuipers menunjukkan 12,9 persen caleg DPR, 4,1 persen caleg DPRD Provinsi, dan 5,4 persen caleg DPRD Kabupaten/Kota menyertakan kalimat bertema keagamaan dalam profilnya.
Caleg-caleg tersebut berasal dari semua partai. Namun, proporsi caleg PKB ialah yang paling banyak. Lebih dari 50 persen caleg DPR yang menyertakan kalimat bertema keagamaan sebagai motivasinya merupakan caleg PKB. Sementara itu, sebanyak 13,1 persen caleg DPRD Provinsi dan 21,8 persen caleg DPRD Kabupaten/Kota yang menyertakan kalimat bertema keagamaan sebagai motivasinya merupakan caleg PKB.
Sebanyak 23,4 persen caleg PKB menyertakan kalimat bertema keagamaan dalam motivasinya, catat Kuipers. Setara 16 kali lipat dari caleg PDIP yang melakukan hal serupa.
Pada akhir Desember 2017 hingga awal Januari 2018, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Australia National University (ANU) melakukan survei terhadap 508 anggota DPRD tingkat provinsi di 31 provinsi di Indonesia. Responden diminta memberi skor 1 hingga 10 untuk menjawab pertanyaan terkait ideologi partai.
Rata-rata skor PKB dalam menjawab pertanyaan “Apakah partai Anda berbasis Pancasila (skor 1) atau Islam (skor 10)?” sebesar 4,68. Hasil ini menempatkan PKB di tengah, tidak memihak secara ekstrem ke Pancasila atau Islam. Bandingkan dengan PDIP yang rata-rata skornya 1,82 atau PPP dengan rata-rata skor 7,22.
Namun, dalam menjawab “Apakah parpolnya menghendaki agar Islam punya peran politik lebih kecil (skor 1) atau lebih besar (skor 10)?”, rata-rata skor PKB sebesar 7,21. Artinya, PKB cenderung menginginkan agar Islam punya peran politik yang lebih besar. Posisi PKB ini dekat dengan PAN yang rata-rata skornya 7,85.
Tantangan Pemilih Split di PKB
PKB ikut mengusung Jokowi-Ma’ruf dalam Pemilu 2019. Menurut hasil survei yang dihelat Indikator Politik Indonesia pada Maret 2019, 70,2 persen pemilih PKB juga memilih Jokowi-Ma’ruf. Tetapi, pemilih PKB yang juga memilih Prabowo-Sandiaga juga tidak sedikit, 23,7 persen.
Dalam ilmu politik, fenomena terakhir ini dikenal dengan nama split ticket voters, pemilih yang memberikan suaranya kepada beberapa kandidat yang berbeda partai untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu yang diperebutkan lewat pemilihan umum. Dalam konteks Pemilu 2019, pemilih PKB dikatakan split bila memilih Prabowo-Sandiaga.
Jumlah pemilih split dari PKB di Maret 2019 memang turun dibanding dari hasil survei sebelumnya. Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Desember 2018 menunjukkan 27 persen pemilih PKB berencana mencoblos Prabowo-Sandiaga. Namun, jumlah itu tidak lebih sedikit daripada jumlah pemilih split PKB menurut survei Indikator Politik Indonesia pada September 2018 yang sebanyak 19,3 persen.
Sementara itu, Litbang Kompas juga menunjukkan pemilih split di PKB semakin banyak. Survei lembaga tersebut pada Oktober 2018 menunjukkan pemilih PKB yang juga akan mencoblos Prabowo-Sandiaga sebanyak 18,5 persen. Jumlahnya naik menjadi 30,1 persen menurut survei Maret 2019.
Pemilih split memang bukan fenomena unik yang hanya ditemukan di PKB. Pemilih split ada di semua partai. Namun, sigi Litbang Kompas menunjukkan dalam barisan partai pengusung Jokowi-Ma’ruf, hanya PKB yang jumlah pemilih split-nya meningkat secara signifikan. Pemilih split di PPP dan Nasdem turun, di PDIP naik 0,6 persen, dan di Golkar tetap.
Editor: Windu Jusuf
