Tolak Pungli Berujung Polisi, Pedagang Histeris Ngadu ke Jokowi

tirto.id - Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin membenarkan ada warga Bogor mengadu kepada Presiden Jokowi terkait anggota keluarganya yang ditangkap polisi karena menolak pungutan liar (pungli).

Aduan tersebut disampaikan warga saat Jokowi mengunjungi beberapa pasar di wilayah Bogor, Jawa Barat, Kamis 21 April 2022.

"Betul, kemarin ada warga masyarakat yang mengadu kepada presiden di Pasar Bogor, Kota Bogor saat presiden menyerahkan bansos di pasar tersebut," kata Bey dalam keterangan, Jumat (22/4/2022).

Video warga mengadu ke Jokowi viral di media sosial. Warga yang merupakan pedagang pasar itu histeris saat menceritakan pamannya ditangkap polisi gegara melawan aksi pungli.

Jokowi nampak meminta pedagang itu untuk tenang, seraya memerintahkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mencatat semua keluhan yang disampaikan.

Bey menuturkan, kejadian Jokowi mendengar keluhan masyarakat adalah hal yang sudah biasa. Ia menyebut Jokowi sigap menyelesaikan masalah berdasarkan pengaduan publik.

Bey mencontohkan saat Jokowi meninjau lahan jeruk di Sumatera Utara. Kala itu, Kepala Negara langsung menelepon Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo setelah mendengar keluhan warga berkaitan dengan isu pertanian.

"Kemudian saat kemarin berkunjung ke kampung nelayan, presiden menelpon Menteri Agraria dan Tata Ruang karena terkait dengan status lahan," jelas Bey.

Sementara itu, pada kasus di Bogor, Jokowi langsung memerintahkan Seskab Pramono Anung menyampaikannya langsung kepada Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana.

"Kemarin juga pihak kepolisian sudah menjelaskan kepada media hal yang diadukan warga tersebut," kata Bey.

"Jadi sebetulnya presiden turun langsung bertemu masyarakat, seperti ke pasar, kampung nelayan, maupun di sela-sela saat kunjungan kerja, bukan hanya sekedar menyapa atau membagikan bantuan sosial, tapi justru yang lebih penting bagi presiden adalah mendengarkan masukan langsung dari masyarakat," tutur Bey.

Masukan itu, kata Bey, bisa berupa masalah yang dihadapi masyarakat, maupun usulan kepada pemerintah. Seluruh input yang masuk ditampung dan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

"Sehingga saat memimpin rapat dengan para menteri, presiden paham betul kondisi di lapangan sehingga bisa memerintahkan menteri untuk menyusun program yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," pungkas dia.