tirto.id - Mabes TNI menyatakan hanya menjalankan operasi untuk membantu Polri dalam pengamanan Pemilu 2019 saat terjadi kerusuhan di Jakarta pada 21-22 Mei lalu.
"Ada operasi bantuan kepada Polri, itu saja yang kita lakukan, di luar itu enggak ada operasi-operasi [lain]," Kata Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi kepada reporter tirto, pada Rabu (12/6/2019).
Sisriadi menambahkan pengerahan pasukan TNI pada 21-22 Mei lalu merupakan bagian dari operasi untuk pengamanan Pemilu 2019 yang sudah dijalankan sebelum tanggal itu.
Operasi lain di periode yang sama, kata dia, hanya dijalankan oleh TNI di perbatasan atau untuk memberikan bantuan ke Polri dalam penegakan hukum di Papua dan Poso.
Menurut dia, setiap operasi yang dilakukan pasukan militer juga selalu di bawah komando Panglima TNI sesuai aturan yang berlaku.
"Kita operasi selalu dilakukan di level panglima. Jadi kita lihat isi undang-undang untuk TNI, kedudukan panglima, kemudian undang-undang pertahanan seperti apa. […] Jadi enggak ada operasi liar," kata Sisriadi.
Pernyataan Sisriadi tersebut menanggapi komentar mantan Panglima TNI Jenderal TNI (purn) Gatot Nurmantyo dalam wawancara dengan stasiun televisi nasional, TvOne.
Dalam wawancara itu, Gatot mengkritik pernyataan Polri dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada 11 Juni kemarin. Dia menilai cara polisi menyampaikan informasi ke pers tidak tepat.
Secara implisit, dia menyatakan konferensi pers Polri itu seolah menggiring opini yang mengaitkan dalang kerusuhan 21-22 Mei dengan dugaan penyelundupan senjata yang melibatkan eks Danjen Kopassus Soenarko.
Gatot ragu seniornya itu bersalah. Soal senjata Soenarko, Gatot bilang, "hampir semua prajurit Kopassus dan Taipur yang melaksanakan operasi Sandi Yudha, minimal 50 persen, punya senjata itu."
Dia juga sempat menyinggung indikasi soal keterlibatan orang yang masuk dalam satgas BAIS dan BIN dalam pengiriman senjata itu.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Addi M Idhom
