tirto.id - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak setuju terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menolak mengadakan pemilu susulan di Sydney, Australia.
Padahal pemilu di sana sempat dikabarkan berantakan karena banyak orang yang mengantre sebelum pukul 13.00 tidak dapat mencoblos.
Apalagi ada dugaan salah satu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di sana dianggap tidak netral.
"Kami sesalkan keputusan KPU itu. Seharusnya apapun hak mereka dilindungi," kata Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto kepada Tirto, Rabu (24/4/2019).
Hasto berpandangan, hak memilih yang dimiliki seluruh warga negara tidak sepatutnya dihambat oleh masalah teknis. Terlebih jika teknis aturan itu sudah dipatuhi oleh warga negara.
"Apalagi jika penyelenggaraan pemilu tersebut diduga punya afiliasi dengan kepentingan politik lain, tidak netral, tidak independen," kata Hasto lagi.
Pemilu di Australia sebenarnya sudah mendapat perhatian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu bahkan sempat memerintahkan agar ada pemilu susulan di sana.
Namun, KPU memutuskan untuk tidak melakukan itu. Mereka tidak merinci alasannya, tetapi mengklaim keputusan itu sudah melalui kajian yang tepat.
KPU memutuskan tak akan menggelar pemungutan suara lanjutan (PSL) di Sydney, Australia. Keputusan ini didasari adanya kesepakatan antara Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwaslu LN) Sydney untuk tak melaksanakan rekomendasi Bawaslu RI ini.
PPLN dan Panwas LN di sana beranggapan tak semua orang-orang yang ada di dalam kerumunan tersebut memiliki hak pilih.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Maya Saputri
