TKN Jokowi Sudah Tahu Erwin Aksa Dukung Sandiaga Sejak Lama

tirto.id - Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Lukman Edy menyampaikan pihaknya tak terkejut mendengar politikus Partai Golkar Erwin Aksa mendukung cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno.

Menurut Lukman, dukungan Erwin itu justru sudah terjadi sejak lama, hanya saja tidak disampaikan secara terang-terangan. Namun, Lukman menghargai langkah Golkar yang segera melakukan pembahasan saat Erwin menyampaikan dukungannya secara terbuka.

"Erwin Aksa dari awal. Dari awal dia tidak ke Jokowi, jadi tidak ada keretakan. Cuma baru kemarin dia terang-terangan datang di debat," kata Lukman di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Dukungan Erwin untuk paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga ini bertolak belakang dengan langkah Partai Golkar yang mendukung paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

Namun, saat ditanya soal sanksi yang akan diberikan kepada Erwin terkait perbedaan dukungan itu, Lukman enggan menjawab tegas.

"Selama ini dia mendukung 02 enggak terang-terangan. Kalau enggak terang-terangan, gimana menghukumnya?" katanya lagi.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya akan mengadakan rapat khusus untuk menyoroti sikap kadernya. Sebab, Partai Golkar merupakan salah satu koalisi dari capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf.

"Kami terus terang baru siang ini akan rapat secara khusus terkait dengan Pak Erwin Aksa ya. Tapi gini, di dalam kebijakan partai jelas setiap kader harus loyal dan taat pada kebijakan partai tersebut," ujarnya saat di Kompleks DPR RI, Senayan.

Maka, kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) itu, saat ini Golkar akan mempelajari dan mengklarifikasi terhadap sikap Erwin yang memberi dukungan terhadap Prabowo-Sandi. Dirinya juga menuturkan akan memproses dukungan Erwin tersebut melalui mekanisme yang ada di internal partai golkar.

"Misalnya harus non-aktif sebagai pengurus DPP Partai Golkar, dan kalau sudah non-aktif, yang bersangkutan juga sudah harus meninggalkan semua atribut partai dalam memberikan dukungan kepada calon presiden yang di luar kebijakan partai," pungkasnya.