Tjipto hingga Leimena: Penerima Beasiswa yang Membangkang Belanda

tirto.id - Tidak semua mahasiswa penerima beasiswa pemerintah Hindia Belanda lantas duduk manis jadi hamba kolonial. Sebagian dari mereka justru ikut bergiat dalam pergerakan nasional yang mulai tumbuh pada awal abad ke-20. Mereka, secara diam-diam maupun terbuka, tak selalu setuju dengan kebijakan pemerintah kolonial—bahkan sejak masih menempuh pendidikan.

Beberapa nama yang bisa disebut sebagai contoh adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum alias Recht Hoge School (RHS) Batavia, Amir Sjarifoeddin (1907-1948) dan Wilopo (1909-1981).

Garry van Klinken dalam 5 Penggerak Bangsa Yang Terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen (2010: 172) menyebut Amir bisa kuliah di RHS karena, “Mendapatkan beasiswa dari pemerintah yang dermawan.” Sambil kuliah, Amir diketahui bergabung dengan organisasi Jong Batak dan pernah jadi bendahara saat penyelenggaraan Kongres Pemuda II pada 1928 di Batavia. Jacques Lecrec dalam Amir Sjarifuddin: Antara Negara dan Revolusi (1996) juga mencatat bahwa Amir menjadi propagandis dari Partai Indonesia (Partindo) dan aktif di lingkaran diskusi kelompok mahasiswa Kristen.

Pembangkangan Amir terhadap pemberi beasiswanya terlihat saat dia divonis penjara pada 7 Desember 1933—hanya dua hari berselang dari upacara kelulusannya. Amir dituduh bersalah dalam sebuah kasus delik pers. Amir bahkan hendak dibuang ke Boven Digoel karena keterlibatannya dalam jejaring aktivis pergerakan nasional.

Hukuman buang ini tidak jadi dilaksanakan berkat permohonan Gunung Mulia, sepupunya yang jadi anggota Volksraad. Schepper, pejabat kolonial yang pernah jadi gurunya, juga ikut melobi pemerintah agar hukumannya diringankan. Keduanya rela menjadi penjamin bahwa Amir akan bersikap baik. Tapi, dasar pembangkang, Amir malah berpolitik lagi selepas keluar penjara.

Meski begitu, ada kalanya juga Amir bisa akur dengan pemerintah kolonial. Setidaknya Amir rela bekerja sama dengan Belanda untuk menghadapi fasis Jepang yang menduduki Indonesia pada 1942.

Wilopo

Sementara itu, Wilopo adalah penerima beasiswa sejak bersekolah tingkat menengah hingga jadi mahasiswa. Sosok yang kelak menjadi salah satu Perdana Menteri Indonesia ini menyimpan ketertarikan terhadap pergerakan nasional sejak bersekolah tingkat menengah.

Bunga rampai Wilopo 70 Tahun (1979:16), menyebut inspirasi Wilopo jadi aktivis adalah Sukarno. Ketika Wilopo masuk Algemene Middelbare School (AMS) Yogyakarta pada 1927, Bung Karno sedang giat-giatnya membangun Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada akhir 1920-an Sukarno sudah santer dicap sebagai penghasut dan pengganggu ketentraman umum oleh aparat kolonial. Gara-gara itu Bung Besar sempat mencicipi pengadilan dan penjara kolonial.

Citra Sukarno itu justru memikat Wilopo muda. Wilopo pun menggali pengalaman berorganisasi dengan menjadi anggota Jong Java dan sempat ditawari masuk Pemuda Indonesia. Mengetahui hal itu, direktur sekolahnya yang bernama Hubblink memanggilnya ke kantor dan memberinya peringatan.

“Kau adalah anak penerima beasiswa; jangan kau ikut-kutan gerakan. Pusatkan perhatian kau pada pelajaran,” tegas Direktur Hubblink.

Mendapat tekanan macam itu Wilopo lantas memilih menahan diri untuk tidak buru-buru melibatkan diri dalam gerakan politik untuk sementara waktu. Dia sadar belaka, jika tetap ngotot bukan tidak mungkin pemerintah kolonial mencabut beasiswanya. Wilopo memang menurut untuk tidak masuk organisasi politik, tapi dia tetap mendatangi rapat-rapat yang diadakan Pemuda Indonesia.

Usai lulus dari AMS Yogyakarta, Wilopo sempat mencicipi kuliah di Technische Hoge School (THS) Bandung—yang juga almamater Bung Karno—dan jadi guru di Taman Siswa di Sukabumi. Semasa di Bandung, Wilopo akhirnya bertemu muka dengan Sukarno saat Bung Besar baru saja bebas dari Penjara Sukamiskin pada 1931.

Wilopo tak menyelesaikan kuliahnya di THS dan kemudian banting setir kuliah hukum di RHS Batavia. Dia masuk RHS pada tahun Amir lulus. Meski bersekolah atas beasiswa pemerintah, setelah lulus Wilopo justru berkarya jadi guru di sekolah Muhammadiyah—lembaga yang terkait dengan pergerakan nasional Indonesia. Setelah Proklamasi Wilopo tentu saja memilih berjuang di belakang Republik Indonesia dan tidak berniat bekerja kepada Kerajaan Belanda yang datang lagi.

Pembangkang Lain

Amir dan Wilopo sama-sama pernah jadi Perdana Menteri Republik Indonesia. Amir pada 1947 hingga 1948, sementara Wilopo dari 1952 hingga 1953. Perdana Menteri Indonesia lainnya, Mohammad Natsir, pernah pula ditawari beasiswa, meski kemudian kesempatan emas itu ditolaknya. Padahal, jika bersedia dia bisa kuliah hukum di RHS atau kuliah ekonomi di Rotterdam. Natsir lebih memilih jadi pengajar dan jadi aktivis Partai Islam Indonesia.

Aktivis pergerakan nasional lain yang pernah dapat beasiswa adalah Mohammad Yamin. Namun, beasiswa itu dicabut karena pidato-pidato politiknya yang pedas mengkritik Belanda.

Aktivis pergerakan nasional banyak juga belajar di School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA). Buku 125 Tahun Pendidikan Dokter di Indonesia 1851-1976 (1976:22) menyebut, mahasiswa STOVIA mendapat beasiswa dan diwajibkan menjalani semacam kontrak dinas selama 10 tahun. Konsekuensinya sangat berat jika mereka tidak menepati kewajiban itu karena musti membayar denda 5.800 Gulden.

Meskipun begitu, tetap saja ada dokter lulusan STOVIA yang jadi penantang hegemoni kolonialis Hindia Belanda. Di antara mereka itu ada dokter Soetomo si pendiri Boedi Oetomo dan dokter Tjipto Mangoenkoesoemo yang jadi pentolan organisasi radikal Indische Partij.

Di masa revolusi, pemerintah Belanda pun tidak bisa memaksa beberapa lulusan STOVIA membayar ganti rugi atas beasiswa yang diterimanya. Jadi, orang-orang yang ikut membangun Republik Indonesia di awal kemerdekaan di antaranya adalah para penerima beasiswa kolonial. Ada pula lulusan STOVIA macam dokter Johannes Leimena yang di masa Revolusi memihak Republik dan jadi Menteri Kesehatan. Lalu ada dokter F.L. Tobing yang jadi perpanjangan tangan pemerintah Indonesia di Sumatra Utara.

Reaksi Kolonial

Demi menghindari para penerima beasiswa yang terpengaruh kelompok nasionalis dan ikut-ikutan membangkang, pemerintah kolonial pun mengambil beberapa langkah pencegahan. Salah satunya adalah dengan melarang para penerima beasiswa ikut organisasi. Persis seperti yang pernah dialami Wilopo.

Perhimpoenan Indonesia—organisasi di mana Bung Hatta pernah bergiat—pernah tersandung kebijakan ini. Harry Poeze dkk dalam Di negeri penjajah: orang Indonesia di negeri Belanda 1600-1950 (2008: 208) menyebut pemerintah Belanda tak ragu mengerahkan polisi untuk merazia mahasiswa yang dicurigai terkait dengan jejaring PI. Menteri Daerah Jajahan pun pernah dilobi untuk mengambil tindakan hukum terhadap pemimpin-pemimpin PI yang tetap bandel.

”Para mahasiswa beasiswa secara resmi lewat surat edaran dilarang menjadi anggota PI; bahkan menghadiri pertemuan PI pun dinilai tidak dibenarkan,” tulis Poeze.

Tak seperti pemerintah Belanda yang keras, pemerintah kolonial Hindia Belanda tak selalu bersikap reaksioner terhadap penerima beasiswa yang bersebrangan dengan mereka. Setelah STOVIA bersalin menjadi Geeneskudig Hogeschool (GHS), tetap banyak mahasiswanya yang terlibat dalam politik. Tak ada larangan resmi ataupun ancaman pencabutan beasiswa untuk mereka.

Ede, kemenakan Perdana Menteri Djuanda, dalam buku Ir. H. Djuanda: Negarawan Administrator dan Teknokrat Utama (2001: 28) menyebut, “ada banyak mahasiswa beasiswa yang bergerak aktif dalam pergerakan nasional. Tetapi mereka tidak pernah diancam ditarik beasiswanya. Malahan kelak mereka menjadi dokter dan menjadi pemimpin pergerakan nasional.”