tirto.id - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengkritik langkah Bupati Alor Amon Djobo yang memarahi staf Kementerian Sosial. Menurut Tjahjo, para pejabat pemerintah seharusnya bisa menjaga etikanya dengan siapa pun.
Selain menjaga etika, Tjahjo yang merupakan politikus senior PDIP meminta pejabat daerah mengedepankan musyawarah ketimbang emosinya. Tjahjo berharap, kebijakan dan langkah pemerintah dapat dibahas secara proporsional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia pun berharap komunikasi tetap dibangun dan penyelesaian masalah dilakukan dengan mekanisme yang berlaku.
“Seyogyanya, jika terdapat permasalahan dapat disampaikan melalui prosedur yang bijak, serta dikomunikasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk menghindari stigma negatif yang muncul di kalangan masyarakat,” tutur Tjahjo di Jakarta, Kamis (3/6/2021).
Kasus Bupati Alor Amon Djobo berawal ketika beredar video berdurasi 3 menit 9 detik saat Amon bertemu dengan staf Menteri Sosial Tri Rismaharini. Kala itu, Amon menyoalkan bansos yang diberikan Risma melalui DPRD Alor, bukan melalui aparatur pemerintahannya.
Amon mengklaim aksi tersebut merendahkan pemerintahannya. Ia pun mengusir staf Risma agar meninggalkan Alor secepatnya.
Menteri Sosial Tri Rismaharini pun menjawab kalau bantuan yang diberikan lewat DPRD Alor adalah bantuan untuk iklim Seroja NTT, bukan bantuan PKH. Risma yang menjabat Ketua DPP PDIP menyebut kalau Kemensos kesulitan dalam menyalurkan bantuan ke NTT yang sedang dilanda bencana. Ia lantas mendapat tawaran bantuan dari DPRD Alor agar bantuan cepat diterima Kabupaten Alor dan mengiyakan permintaan tersebut.
Sikap Amon terhadap Risma tidak ditolerir oleh PDIP. PDIP yang sebelumnya mendukung Amon sebagai kepala daerah Alor langsung mencabut dukungan. Dalam surat yang beredar, PDIP memutuskan untuk mencabut dukungan karena tidak memahami tata kelola pemerintahan.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
