Tingkat Kepercayaan pada Negara: Modal Penting Penanganan COVID-19

Pengendara melintas di jalan Ahmad Yani, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (28/3/2020). ANTARA FOTO/Umarul Faruq/aww.
Reporter: Felix Nathaniel - 2 April 2020
Dibaca Normal 5 menit
Kepercayaan pada pemerintah terancam terkikis ketika menghadapi virus Corona.
Ketika peneliti dari Universitas Harvard memprediksi virus Corona sudah masuk ke Indonesia, pemerintah Indonesia tidak ambil pusing. Bagi para pejabat, Indonesia 100 persen sehat dan tak perlu dikhawatirkan. Penerbangan dibatasi, tapi tidak ketat. Alat pengukur suhu tubuh, thermalmeter, tidak dipasang di bandara dan tempat-tempat umum lainnya.

Walhasil, awal Maret, pemerintah kecolongan. Seorang warga negara Jepang singgah di restoran kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Di sana, warga Negeri Sakura itu bertemu banyak orang, sekitar 80 pengunjung. Sesampainya di Malaysia, dia mendapatkan pengecekan dan teridentifikasi positif virus Corona. Dua warga Indonesia yang kontak dengannya juga mendapatkan hasil yang sama.

"Dari 1,4 miliar penduduk sana (China) ya paling 2 ribuan (yang terkena virus corona). (Sebanyak) 2 ribu dari 1,4 miliar itu kan kayak apa. Karena itu pencegahannya jangan panik, jangan resah. Enjoy saja, makan yang cukup," kata Terawan di kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020) seperti dilansir Detik.

Sekarang, dampak aktivitas warga yang tidak dibatasi sejak dini harus dituai pemerintah, negara, dan masyarakat. Pasien yang positif Corona di Indonesia sudah mencapai lebih dari 1000 orang. Mereka yang dulu menyuarakan tidak perlu panik mungkin gigit jari karena harus mencari cara bagaimana menyelamatkan masyarakat yang keburu tidak tanggap dengan virus Corona.



Kepercayaan Masyarakat adalah Modal, Bukan Jaminan

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) rutin menurunkan laporan tentang kebijakan negara-negara dunia dalam bidang kesejahteraan dan keuangan. Kajian terbaru berjudul Government at Glance 2019 turut membahas aspek kepercayaan (trust) pada pemerintah.

Dalam kajian tersebut, kepercayaan pada pemerintah digunakan untuk mengukur setinggi apa kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah telah melakukan hal-hal sesuai dengan ekspektasi publik. Ada 43 negara yang mendapat penilaian dari OECD tahun 2019. Data ini diambil dari jejak pendapat 2018 yang dilakukan perusahaan konsultan manajemen Gallup.

Hasilnya menunjukkan Indonesia punya tingkat kepercayaan mencapai 84 persen. Pertanyaan penting yang menjadi patokan penilaian adalah "Apa Anda percaya dengan pemerintah pusat?" Catatan Gallup dan OECD menunjukkan peningkatan yang baik. Sebelas tahun yang lalu, Indonesia hanya punya tingkat kepercayaan 52 persen.

Menurut survei Litbang Kompas, masyarakat juga percaya bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik dan melakukan antisipasi terhadap penyebaran virus Corona. Survei yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2020 ini tidak berbanding lurus dengan penambahan kasus Corona di Indonesia. Waktu 10 Maret, Indonesia hanya punya 10 kasus. Sekarang jumlah sudah meningkat berkali-kali lipat. Meski dikatakan tinggi, angkanya lebih kecil daripada survei yang dilakukan Gallup dan OECD, hanya 58,5 persen.

Selain Indonesia, India juga punya tingkat kepercayaan tinggi sampai 75 persen. Kemudian ada Luksemburg dengan 76 persen dan Swiss dengan 85 persen. Italia dan Amerika Serikat punya pemerintahan yang kurang dipercaya warganya sendiri dengan 21 dan 31 persen. Demikian pula dengan Perancis (38 persen) dan Spanyol (29 persen). Warga sebagian besar negara di Eropa tidak punya tingkat kepercayaan pada pemerintah.

Edelman, konsultan pemasaran sekaligus relasi publik di Amerika, menunjukkan China punya tingkat kepercayaan yang tak kalah tinggi dibanding Swiss, yakni 88 persen dalam hal keterbukaan publik. Di bawahnya, ada Indonesia dan India dengan 83 poin.

Kontributor Gallup, Kristjan Archer dan Ilana Ron-Levey dalam paparannya yang berjudul "Trust in Government Lacking on Covid-19’s Frontlines" (2019) menyatakan kepercayaan masyarakat sebagai modal paling penting dalam penanganan masalah penyebaran virus Corona. Solusi apapun yang ditawarkan tak akan berguna jika masyarakat tidak percaya, sehingga tidak mematuhi pemerintah.

Di atas kertas, India, China, dan Indonesia seharusnya bisa mengatasi penyebaran COVID-19. Kenyataan berkata lain.

Situasi kacau di India, misalnya, terjadi setelah pemerintah menetapkan lockdown hingga 15 April. Masyarakat India langsung berbondong-bondong mudik untuk mengantisipasi lockdown. Tindakan itu justru bertentangan dengan tujuan penerapan lockdown oleh pemerintah untuk menahan penyebaran virus.

Pemerintah sudah berusaha meminimalisir kemungkinan penyebaran virus tersebut dengan menyediakan bus bagi yang ingin pulang ke kampung halaman. Masalahnya, 100 bus tersebut tidak mampu mengangkut sedemikian banyak orang. Imbauan untuk pulang dan menetap di daerah masing-masing dikeluarkan lagi oleh Menteri Utama India, Arvind Kejriwan, tapi lagi-lagi gagal.

“Saya masih mengimbau kepada semua untuk tetap bertahan di tempat mereka masing-masing sekarang. Pemerintah sudah menyediakan tempat menginap dan makanan. Mohon tinggal di rumah. Jangan kembali ke desa kalian, atau tujuan lockdown akan gagal,” kata Kejriwan seperti dilansir Economic Times, Sabtu (28/3/2020).

Ketidakpatuhan warga kemudian memicu kekerasan antar-aparat dan warga, atau sepihak saja--dari aparat. Reuters, Senin (30/3/2020) mencatat pengungsi yang sudah diberitahu polisi agar tidak kembali ke rumah malah mengamuk dan melempari petugas dengan batu. Bentrok tak terhindarkan dan polisi menembakkan gas air mata untuk meredam kericuhan.

Di tempat lain, kawasan Bengal Barat, seorang pria berusia 32 tahun yang keluar untuk membeli susu harus meninggal saat tiba di rumah sakit. Bukan Corona yang merenggut nyawanya, tetapi pentungan besi petugas. Karena Lal Swami, nama korban tersebut, dianggap tidak menaati aturan, aparat menghajarnya bertubi-tubi. Polisi sendiri mengklaim Swami meninggal karena serangan jantung.

Jumlah kasus virus Corona di India juga masih terus bertambah seiring hari berlalu. Sampai hari Senin (30/3/2020) setidaknya ada 1.251 kasus. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Sebagai negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah, penyebaran virus Corona gagal ditangkal dengan cepat. Setiap hari, jumlah kasus virus Corona meningkat. Data terakhir menunjukkan ada 1.528 kasus pada Selasa (31/3/2020).

Jumlah ini memang belum apa-apa bila dibanding negara yang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya rendah. Italia, misalnya, yang punya 101.739 kasus, dan Amerika Serikat dengan 160.385 kasus. Namun, jika masyarakat terus keluar rumah, memaksakan mudik, dan tidak menghindari kontak fisik, siapa yang bisa menjamin Indonesia tidak akan menyusul Italia dan AS?



Mengapa China Bertahan?

Di China, tingkat kepercayaan warga yang tinggi pada pemerintah berhasil menekan penyebaran Corona ke seluruh penjuru negeri. Awalnya, China memang kelabakan. Di Wuhan, penyebaran virus Corona sangat masif. Sampai hari ini, ada 81.470 kasus di China. Namun, mengingat China adalah negara pertama yang mendapat serangan pandemi Corona, menekan kasus hingga pada tingkat puluhan ribu dianggap sebagai keberhasilan. Apalagi tidak banyak kasus baru lagi di China.

Analis CNN James Griffiths mencatat tidak semua negara bisa meniru China. Pertama, China dengan berani melakukan lockdown pada provinsi Hubei dan sekitarnya sebagai bentuk komitmen mencegah pandemi ini. Hasilnya 60 juta warga terisolasi dan perekonomian hampir lumpuh total. Jumlah tersebut bahkan mengalahkan Italia di mana hanya mengunci sebanyak 16 juta orang di pelbagai kota.

Kedua, Griffiths menganggap tanggapnya China dikarenakan pemerintahan yang berpusat pada satu orang, Presiden Xi Jinping dari Partai Komunis China (PKC) sehingga keputusan bisa segera diambil terlepas dari kritik dan tekanan berbagai pihak. Karir Jinping dan PKC menjadi pertaruhan. Di satu sisi, keberhasilan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tapi bila gagal, kredibilitas pemerintah akan runtuh.

Ketiga, China benar-benar serius mencegah warga bepergian atau melakukan pelacakan. Bila masuk ke apartemen atau tempat kerja, penduduk China harus menyertakan identitas mereka, termasuk catatan suhu tubuh dan riwayat perjalanan sebelumnya. China bahkan punya aplikasi untuk memantau siapa saja yang rawan menjadi pembawa virus Corona.

“Ini sampah. Tolong bebaskan kami warga biasa,” kata salah seorang warga China yang muak dengan pengawasan ketat pemerintah, seperti dilansir Guardian, Senin (9/3/2020).

China juga menerapkan sistem adu domba di mana warga bisa melaporkan tetangga atau kerabat mereka yang sakit pada pemerintah, kendati belum tentu orang itu terjangkit Corona. Beberapa daerah bahkan mengganjar mereka yang mengadukan orang yang keluar rumah atau berkumpul di tempat publik tanpa izin dengan uang 190 dolar Amerika. Mereka yang keluar rumah tanpa izin juga bisa terancam hukuman tiga tahun penjara.

Namun, seperti dilaporkan Guardian, Senin (9/3/2020), kendati dipuji WHO karena sukses dalam penanganan penyebaran Corona, beberapa tindakan China dikritik oleh masyarakat karena berlebihan--salah satunya penerapan “hukuman dan imbalan” tersebut.

Sekarang Indonesia yang keteteran menghadapi pandemi Corona bingung mengambil langkah pencegahan. Pertama, Jokowi menyarankan kerja dari rumah dan menolak lockdown. Ia mengatakan, "setiap negara memiliki karakter, budaya, kedisplinan yang berbeda-beda, oleh itu kita tidak memilih jalan itu (lockdown)."

Kemudian, Jokowi memperingatkan kepala daerah agar tidak mengambil keputusan lockdown secara sepihak. Dia menegaskan, kewenangan lockdown ada di tangan pemerintah pusat. Namun, beberapa kepala daerah mencoba melanggar arahan tersebut. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan misalnya mengusulkan melakukan karantina wilayah sebagai ganti lockdown, meski kemudian ditolak pemerintah pusat.

Jokowi kemudian bermanuver lagi dengan mewacanakan darurat sipil (state of emergency) untuk upaya menghentikan pandemi Corona. Wacana ini sontak mengundang kritik karena keadaan darurat sipil biasa digunakan untuk menangani perang atau bencana alam. Dan yang paling utama adalah pelibatan militer dalam pengamanan.

Baru sehari berselang. Pada Selasa (31/3/2020), Jokowi menutup sementara wacana tersebut. Menurutnya, skema darurat sipil akan dibutuhkan dalam "keadaan yang abnormal", tapi sekarang mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya meneken Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Jokowi juga sudah menyiapkan bantuan dan skema pemulihan ekonomi bagi masyarakat dan perusahaan yang terdampak pekerjaannya karena penghentian aktivitas selama pandemi Corona. Beberapa di antaranya adalah diskon dan bebas biaya tarif listrik selama 3 bulan ke depan, menambah jumlah penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) menjadi 10 juta orang, menaikkan anggaran kartu prakerja menjadi Rp20 triliun, dan menganggarkan uang Rp25 triliun untuk operasi pasar.

Soal bagaimana langkah-langkah ini mampu mendukung upaya-upaya pemberantasan Corona serta menopang kebutuhan hidup masyarakat luas yang terdampak tentu masih perlu dilihat lagi.


Baca juga artikel terkait WABAH VIRUS CORONA atau tulisan menarik lainnya
(tirto.id - Politik)

Reporter: Felix Nathaniel
Editor: Windu Jusuf
DarkLight