Tim AMIN Dorong Pemerintah Segera Terapkan Pajak Karbon

tirto.id - Tim Ekonomi/Substansi AMIN Wijayanto Samirin menilai Indonesia perlu mengurangi ketergantungan bisnis dari sektor tambang batu bara. Sebab itu dia mendorong agar pemerintah segera menerapkan pajak karbon.

"Kita bisa menghentikan ketergantungan terhadap batu bara melalui mekanisme yang perlu kita dorong untuk mengurangi ketergantungan yaitu carbon tax, dan carbon trading," ujar Wijayanto di Graha CIMB, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Dia mengklaim dengan adanya langkah tersebut bisa memberikan stimulus untuk energi baru terbarukan (EBT). Dia pun optimistis hal itu bisa mengurangi ketergantungan batu bara di Tanah Air.

"Sekarang ini walaupun masih 2 US Dollar ton dan di Euro sudah 60 euro per ton secara gradual itu harus dinaikkan sehingga market merespon ini dengan positif Karena ada benefit yang konkret di sana Jadi itu menurut saya salah satu solusi yang bisa kita jalankan," kata Wijayanto.

Sebelumnya pemerintah terus mematangkan peraturan pajak karbon yang bertujuan untuk mengantisipasi Mekanisme Penyesuaian Karbon Perbatasan (CBAM) yang ditetapkan Uni Eropa (EU) mulai 2026.

Pemberlakukan pajak karbon oleh pemerintah Indonesia dimaksud untuk memberikan alternatif dunia usaha dalam upaya mengurangi emisi karbon. Sementara itu, dikutip dari Antara pemerintah juga telah resmi meluncurkan bursa karbon. Diharapkan bisa memacu pemenuhan komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sektor Carbon Capture Storage (CCS) atau teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon berkembang pesat. Sektor tersebut bahkan telah menyerap investasi sebesar 6,4 miliar dolar AS secara global.

Luhut mengatakan, kawasan ASEAN termasuk Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang pesat. Oleh karena itu, mengatasi emisi menjadi prioritas penting.

"Negara-negara ASEAN dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk memainkan peran penting dalam jejak karbon global karena kawasan ini mengalami terus mengalami pertumbuhan industri dan kebutuhan energi yang signifikan. Mengatasi emisi menjadi prioritas," katanya dalam pesan video di IICCS Forum di Hotel Mulia, Jakarta pada Senin (11/9/2023).