tirto.id - Tiga juta keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) di Indonesia akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) secara nontunai pada 2017. Informasi itu diungkapkan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat menyalurkan bansos nontunai PKH yang sekaligus meresmikan e-Warong di Jambi.
Mensos mengatakan sistem penyaluran nontunai tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan layanan keuangan inklusif bagi keluarga miskin, dan memperluas manfaat dari berbagai bantuan sosial.
"Target tersebut merupakan perluasan dari 1,25 juta keluarga penerima manfaat yang sudah menerima bantuan nontunai pada tahun 2016. Saat ini total penerima bansos nontunai menjadi tiga juta keluarga," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Jambi, Jumat (27/1/2017) seperti dikutip dari Antara.
Khofifah mengungkap bantuan pangan yang bisa diakses melalui E-Warong melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) saat ini telah mencapai 1,4 juta keluarga penerima manfaat.
"Pemerintah telah menetapkan penyaluran berbagai bansos nontunai untuk penerima PKH melalui kartu keluarga sejahtera yang juga menjadi kartu multifungsi," katanya.
Dijelaskan Mensos, KKS tersebut memiliki fitur elektronik dan tabungan yang berfungsi sebagai kartu perbankan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) dan layanan Keuangan Digital (LKD) yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai bantuan sosial.
Kembali ke Kota Jambi, sebanyak 8.906 keluarga penerima manfaat program tersebut telah menerima KKS yang bisa digunakan sebagai kartu e-voucher untuk membelanjakan kebutuhan bahan pokok di layanan E-Warong.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin pada Kementerian Sosial, Andi Dulung mengatakan kartu keluarga sejahtera tersebut menjadi media penyaluran berbagai program bansos secara nontunai yang dimiliki berbagai lintas sektor kementerian.
Misalnya bansos PKH dan bansos Pangan dari Kementerian Sosial dan elipiji tiga kg bersubsidi serta subsidi listrik dari Kementerian ESDM dapat diintegrasikan penyalurannya melalui kartu KKS tersebut.
Keterangan itu dilengkapi oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, yang mengatakan keunggulan KKS memiliki fitur keuangan dan tabungan, sehingga dapat digunakan untuk penarikan tunai bansos PKH dan transaksi pembelian bahan pokok sebagai bantuan pangan.
Harry mengatakan sistem uang elektronik telah diintegrasikan dengan sistem tabungan karena menggunakan sistem e-walet. Dalam satu KKS bisa dibuat berbagai e-walet yang dapat menampung berbagai jenis bansos dalam bentuk uang maupun barang.
"Secara bertahap bansos lainnya seperti bansos bidang pendidikan, makanan bergizi, kesehatan, bansos perumahan, bansos usaha ekonomi produktif, KUR UMKM, dan lain- lain bisa terintegrasi sedemikian rupa. Begitu juga bansos dari APBD atau dari CSR dunia usaha," kata Harry menambahkan.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
