tirto.id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi mengungkap dampak buruk yang akan muncul seandainya pemerintah menetapkan status bencana gempa di wilayahnya menjadi bencana nasional.
Menurut TGB, penetapan status bencana nasional dapat mematikan perekonomian warga NTB khususnya yang berada di Pulau Lombok. Sebabnya, status itu bisa berdampak pada surutnya jumlah turis yang berkunjung ke sana.
TGB menyebut tidak semua daerah di NTB terkena dampak gempa. Sejumlah tempat wisata seperti KEK Mandalika, Sekotong, dan Pulau Moyo masih dapat dikunjungi wisatawan.
"Apabila gempa Lombok ini dinyatakan sebagai bencana nasional, maka Pulau Lombok dan Sumbawa akan 'mati' dan pemulihannya akan lama. Padahal sektor pariwisata adalah salah satu andalan pertumbuhan ekonomi NTB," kata TGB dalam keterangan pers yang diterima Tirto, Selasa (21/8/2018).
NTB telah dilanda ratusan gempa susulan berskala besar dan kecil sejak lindu berkekuatan 7 SR pada 5 Agustus 2018. Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat, hingga 19 Agustus 2018 korban meninggal dunia mencapai 548 jiwa, dari jumlah itu baru 471 orang yang terverifikasi. Selain itu, masih ada ratusan ribu korban lainnya yang berada di posko-posko pengungsian.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan, penetapan status bencana nasional pada musibah di NTB tidak relevan karena banyaknya bantuan tenaga yang dikerahkan oleh pemerintah pusat.
Pernyataan Willem diamini TGB. Menurutnya, pemerintah pusat sudah banyak membantu penanganan bencana di NTB. Ia lantas meminta masyarakat di daerahnya bergotongroyong agar dapat segera pulih dari dampak bencana itu.
"Sebaiknya semua bersabar, kami selalu mengutamakan penanganan terhadap korban bencana. Potensi nasional masih mampu mengatasi penanganan darurat bahkan sampai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana nanti. Penanganan bencana saat ini skalanya sudah nasional dan all out," katanya.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yantina Debora
