tirto.id -
Hal itu, menurutnya, telah disampaikan Presiden meski hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum menetapkan status bencana nasional untuk gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.
"Status itu ga penting, yang penting perlakuan kita lah. Enggak usah, administrasi itu nomor dua. Yang penting sekarang kita sudah melakukan semua, dan presiden sudah meng-green light [pemberian bantuan] dari asing," ujarnya di Kemenko Maritim, Senin (2/10/2018).
Ia menyampaikan beberapa bantuan yang menjadi prioritas antara lain alat angkut udara untuk landas pacu 2.000 meter, tenda pengungsi, dan water treatment. "Karena parah sekali kontur tanahnya," imbuh Luhut.
Menurut Luhut, saat ini pemerintah masih berusaha membenahi akses jalan menuju lokasi bencana yang kini sulit ditembus rusak parah dan dipenuhi puing-puing bangunan. Hal itu dilakukan guna memastikan penyaluran logistik dan bantuan untuk para korban berjalan lancar.
Selain itu, Pemerintah juga tengah menurunkan anggota TNI untuk membantu pengamanan serta evakuasi korban.
"Dilaporkan masih ada kendala tapi sudah masuk 1.100 orang TNI dan Polri 800 dan masih ada keinginan untuk menambah lagi sehingga tempat-tempat kritis diduduki unsur keamanan tapi dorongan logistik juga jalan," kata Luhut.
Sementara terkait lampu hijau bagi masuknya bantuan asing, sebelumnya juga disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong. Dalam akun twitter resminya, @tomlembong, kemarin (1/10/2018), ia mencuitkan bahwa Presiden Joko Widodo pada telah memberikan wewenang kepada jajarannya untuk menerima bantuan dari dunia internasional.
Tom mencuitkan pernyataannya dalam bahasa Inggris dan menyampaikan bahwa dirinya akan membantu mengoordinasikan bantuan dari sektor swasta yang berasal dari berbagai belahan dunia.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri
