tirto.id - Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus tidak mempermasalahkan tahapan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang cenderung tertutup. Menurut Bestari, tahapan tersebut merupakan proses internal bagi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan Partai Gerindra selaku partai pengusung pemerintahan DKI Jakarta.
“Silakan saja berproses. Kalau DPRD DKI Jakarta nanti kan tugasnya hanya saat mereka sudah menghasilkan dua nama sebagaimana [tertuang dalam] peraturan perundang-undangan,” kata Bestari kepada Tirto pada Kamis (7/2/2019).
Tahapan fit and proper test memang dilakukan untuk menyaring tiga kandidat yang diusulkan PKS, hingga menjadi dua orang saja. Ketiga kandidat yang diajukan itu adalah Abdurrahman Suhaimi, Agung Yulianto, dan Ahmad Syaikhu.
Apabila nantinya sudah diperoleh dua nama dari tahap fit and proper test, maka PKS dan Partai Gerindra perlu melaporkannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dari situlah baru Anies akan mengajukan nama calon pengganti Sandiaga Uno kepada DPRD DKI Jakarta untuk dipilih melalui sidang paripurna.
“Tentu setelah dua nama itu muncul, perlu dibentuk panitia khusus terkait tata tertib pemilihan. Lalu perlu didengarkan juga visi misi dari masing-masing kandidat,” ungkap Bestari.
Lebih lanjut, Bestari tidak menampik apabila penentuan wakil gubernur DKI Jakarta ini dihadapkan pada situasi yang relatif sempit. Bestari menilai hal itu dikarenakan proses pemilihan wakil gubernur ini dilakukan beriringan dengan rencana pelaksanaan Pemilu 2019, salah satunya seperti kegiatan kampanye.
Namun Bestari mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk bisa mengenal calon mitra kerja Anies tersebut secara rinci. Dengan mendengarkan visi misi kandidat misalnya, Bestari mengatakan masyarakat bisa memperoleh informasi yang cukup sehingga bisa semakin didekatkan dengan sosok yang sesuai harapan.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif sendiri sempat menyebutkan bahwa ada kemungkinan tiga kandidat yang diajukan PKS tidak lolos. Saat ditanya tanggapannya mengenai hal itu, Bestari menilai PKS dan Partai Gerindra semestinya bisa lebih terbuka dengan sosok yang diajukan.
Dengan membuka pilihan bagi calon wakil gubernur di luar partai, Bestari menyebutkan masyarakat bisa memantau secara langsung prosesnya.
“Kecuali memang keinginannya untuk mendapatkan jabatan. Tapi untuk mendapatkan yang terbaik, saya kira masih banyak komponen lain yang mumpuni. Kalau enggak lolos semuanya, ya gimana?” kata Bestari.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto