tirto.id - Muhaimin Iskandar menjabat Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sejak 14 tahun lalu. Rabu (21/8/2019) kemarin, masa jabatannya kembali diperpanjang sampai 2024 setelah secara aklamasi dipilih 100 persen dewan pimpinan wilayah dan dewan pimpinan cabang dalam Muktamar ke-IV PKB yang digelar di Bali.
Direktur eksekutif dan peneliti utama dari Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai hasil muktamar ini membuat PKB seperti PDIP; dan Imin layaknya Megawati Soekarnoputri.
"PDIP maupun PKB arahnya sudah ke oligarki kepartaian," kata Pangi kepada reporter Tirto, Kamis (22/8/2019) kemarin. "Bisa saja Cak Imin sedang mencoba pola Megawati," tambahnya.
Pangi mengatakan demikian karena Cak Imin, demikian keponakan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur biasa dipanggil, ada di peringkat kedua dalam klasemen 'politikus terlama yang memegang jabatan ketua umum partai'. Dia hanya kalah dari Megawati, Ketua Umum PDIP sejak 1999 yang juga baru dipilih lagi untuk masa jabatan 2019-2024.
Partai yang oligarkis, kata Pangi, tercermin melalui tidak berubahnya pucuk pimpinan dalam jangka waktu yang panjang. Ciri lain adalah ketiadaan kompetitor bagi ketua umum.
Dalam kasus PKB, yang mungkin bisa menyaingi Cak Imin hanya sekjen, orang kedua di partai. Masalahnya, bekas Sekjen PKB Abdul Kadir Karding tidak diundang dalam muktamar.
Sekjen hasil Muktamar 2005 Lukman Edy serta keluarga Gus Dur selaku pendiri partai juga tidak diundang, meski Ketua Steering Committee (SC) muktamar Ida Fauziah memastikan sebaliknya.
Ketua Umum Barikade Gus Dur Priyo Sambadha bahkan mengatakan muktamar ini "sandiwara" belaka karena orang-orang penting bagi partai itu tidak diundang.
Hal lain yang memperkuat dugaan Pangi adalah rencana penghapusan jabatan sekjen dengan diganti tiga wakil ketua umum dan satu direktur eksekutif. Penghapusan ini, bagi pangi, "supaya tidak ada penantang yang mengganggu."
Meski demikian, tetap saja potensi Imin akan dilawan dari dalam tetap ada. Atau dengan kata lain, jalan Imin tidak akan semulus Megawati. "Besok-besok enggak tahu gejolak-gejolak apa yang muncul [di PKB]," kata Pangi, lalu menjelaskan perbedaan trah antara Imin dan Megawati.
Trah Mega jelas dari Presiden ke-1 RI Sukarno, katanya, sementara Imin beda. Imin bahkan berkonflik dengan Gus Dur.
Pada 2008, Imin dipecat Gus Dur karena dianggap "bermain-main" ke Istana, mendekati SBY yang hendak maju lagi sebagai presiden. Buntutnya Imin dan Gus Dur menggelar muktamar sendiri-sendiri. Muktamar Ancol diselenggarakan Muhaimin; sementara Gus Dur menggelar Muktamar Parung.
Dualisme kepengurusan ini dibawa ke pengadilan. Dan putusan pengadilan memutuskan kepengurusan yang sah adalah kubu Imin. Gus Dur memilih diam dan perlahan tetapi pasti mulai meninggalkan dunia politik hingga akhir hayatnya.
Jawaban Imin
Imin punya jawaban atas semua penilaian-penilaian di atas. Misalnya soal posisi sekjen, dia menegaskan itu bukan usul dari dirinya, tapi "aspirasi internal". Menurutnya, aspirasi itu muncul karena selama ini posisi sekjen melahirkan "konflik-konflik yang tidak perlu".
"Saya sendiri belum memutuskan [penghapusan sekjen]," kata Muhaimin, Rabu (21/8/2019) kemarin
Sementara perkara ketiadaan kompetitor dan ketua umum partai terlama kedua, Imin bilang dia sebetulnya tidak ingin itu terjadi. "Ini karena yang lain pada enggak mau. Yang lain pada berharap saya. Ya, sudah," ujar Imin, Rabu (21/8/2019).
Muhaimin juga menolak anggapan kalau PKB adalah partai oligarkis dengan dia sebagai pusatnya. Menurutnya PKB adalah partai yang terus "menyiapkan kepemimpinan merata" dan itu tercermin lewat "aktor-aktor tangguh" seperti Imam Nahrawi (kini Menpora) dan Hanif Dhakiri (Menaker).
Namun, saat ditanya apakah di masa depan akan mendorong calon lain, termasuk nama-nama yang ia sebut sebagai aktor tangguh, Imin menjawab diplomatis: "belum tahu, kita lihat."
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Rio Apinino
