tirto.id - Pengembangan industri pariwisata Gunung Kidul sudah mendapat persetujuan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kendati sudah mengijinkan, Sultan mengatakan pihaknya tidak membiarkan investor membangun infrastruktur di sisi selatan jalur Pantai Selatan yang kelak akan terbangun di sepanjang pesisir Pantai Selatan.
“Sepanjang jalur Pantai Selatan, kurang lebih 150 meter dari bibir pantai akan dibangun jalan, dari Gunung Kidul sampai Bantul, kelak investor tidak boleh membangun infrastruktur di sisi selatan jalan agar pantai tetap menjadi ruang publik,” ungkap Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam acara Seminar Pengembangan Industri Pariwisata di Gunung Kidul, Yogyakarta, Jumat (18/11/2016).
Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan akan memudahkan pemerintah daerah dan provinsi dalam hal pengelolaan kebersihan lingkungan.
“Kami ketat dengan kondisi kerusakan lingkungan, menjaga lingkungan itu penting bagi masyarakat Yogyakarta,” ujar Sultan.
Ia mengakui, tahun 2016 ini, pemerintah DIY terlalu banyak melakukan pembebasan lahan untuk tempat parkir, pelebaran jalan, pembangunan bandara, dan lain sebagainya. Namun, menurut Sultan, hal itu tidak dapat dihindari.
“Memang tidak ada pilihan karena fasilitas ini juga dasar dari pengembangan” kata Sultan.
Ia kemudian mengimbau Bupati Gunung Kidul untuk menambah fasilitas listrik di Gunung Kidul. Tujuannya agar kelak jika investor sudah masuk ke Gunung Kidul, aktivitas ekonomi bisa berlangsung sampai malam hari.
“Listrik PLN harus ditarik sampai pantai sehingga malam bisa ada aktivitas ekonomi, jangan bebankan semua ini pada investor nanti mereka makan cost banyak,” kata Sultan.
Sultan juga berpesan kepada pengembang atau investor yang berminat ikut dalam pengembangan industri pariwisata Gunung Kidul agar bersedia berdiskusi terlebih dahulu dengan pihaknya. Hal ini penting dilakukan agar investor tidak keliru dalam membeli tanah atau menempatkan proyeknya di suatu titik di Gunung Kidul.
“Harapannya bisa diskusi dengan kami, karena Pemerintah Provinsi DIY juga menyiapkan kurang lebih 3.000 hektar tanah hanya untuk kepentingan pangan yang berkelanjutan, jangan sampai tanah yang dibeli termasuk ke dalam program tersebut, sehingga menyebabkan penyediaan pangan nasional menjadi terganggu,” ujar Sultan.
Sultan mengatakan yang terpenting dari pembangunan adalah ada perencanaan yang baik agar terwujud pengembangan industri yang tidak merugikan masyarakat setempat namun juga bisa menguntungkan penduduk setempat.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
