Syarat PPKM Darurat Diperpanjang Bisa Efektif Menurut Epidemiolog

PPKM Darurat diperpanjang bisa lebih efektif mengurangi lonjakan kasus COVID apabila konsisten 3T dan 5M serta vaksinasi, menurut epidemiolog.

Reporter: Alfian Putra Abdi

Terbit 16 Jul 2021 19:07 WIB,

Diperbarui 17 Jul 2021 01:38 WIB

Waktu baca ±2 menit

Petugas kepolisian memeriksa dokumen perjalanan pengemudi yang akan melintas di pos penyekatan pembatasan menuju Jakarta di kawasan Kalideres, Jakarta, Jumat (16/7/2021). ANTARA FOTO/Fauzan.

tirto.id - Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai PPKM Darurat perlu disikapi secara lebih serius oleh pemerintah, agar jumlah kasus bisa segera terkendali.

Menurutnya, perlu konsistensi dalam melakukan beberapa hal yakni 3T terdiri dari tes COVID-19 (testing), penelusuran kontak erat (tracing), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 (treatment) dan pengetatan 5M serta vaksinasi.

"Tapi tidak bisa dalam waktu singkat. Butuh 4-6 minggu dan perlu konsisten dilakukan," ujarnya kepada Tirto, Jumat (16/7/2021).

Ia mencontohkan pada kasus India, mereka melakukan peningkatan 3T untuk menekan penambahan kasus. Menurutnya, apabila dalam waktu 2 minggu saja, semua upaya-upaya tersebut dilakukan secara disiplin dan konsisten, jumlah kasus bisa berpotensi berkurang.

Menurut Dicky, Indonesia jangan terfokus pada penambahan fasilitas kesehatan. Sebab, akan percuma dan tidak mampu mengimbangi kecepatan sebaran virus COVID-19.

"Jadi misalkan kalau sekarang penambahan ICU atau ventilator 1 ribu. Kalau dengan meningkatnya 3T, bisa berkurang beban penambahan itu. Sekaligus menyelamatkan nyawa manusia," ujarnya.

Lebih lanjut ia menilai, penanganan pandemik saat ini terkendali atau tidak, bisa dilihat dari tes positivity rate. Ia menyitir data nasional pada 3 Juli 2021, tes positivity rate Indonesia 25,2 persen dan meningkat 30,6 persen pada 15 Juli 2021.

"Dari tes positivity rate bisa diambil kesimpulan memang belum terkendali. Ini bisa berikan makna jelas, 3T kurang dan 5M kurang," tukasnya.

Sementara itu, kebijakan PPKM Darurat di Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli mendatang, hal tersebut diungkapkan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

"Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM," kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona, Sleman, Jumat (16/9/2021).