Survei NKS: Kepercayaan Terhadap Kinerja Prabowo-Gibran Menurun

tirto.id - Tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami penurunan pada kuartal II-2025 ini. Hal itu terlihat dalam survei National Kawula17 Survey (NKS) yang dirilis Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17).

Menurut laporan itu, selisih jumlah masyrakat yang yakin dengan yang tidak yakin (NET score) terhadap program pemerintah sekitar 10 persen.

Angka ini menandakan penurunan hingga 19 persen dari angka kuartal pertama 2025. Laporan NKS menunjukkan bahwa skor kepercayaan publik ini menjadi yang terendah selama satu tahun terakhir.

“Skor ini turun 19 persen dibanding kuartal sebelumnya (Q1 2025). Penurunan ini menjadi sinyal kuat akan ketidakyakinan masyarakat terhadap kinerja pemerintah tiga bulan belakangan,” tulis laporan itu, dikutip, Rabu (4/6/2025).

Di sisi lain, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat merosot jauh terhadap isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi dan korupsi.

Responden yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap isu ekonomi didominasi sebanyak 63 persen oleh masyarakat pedesaan. 60 persen masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa.

“Naiknya sorotan masyarakat terhadap isu ekonomi yang paling dinilai buruk oleh publik, dengan skor rata-rata yang hanya 2,5 dan 5 poin. Satu dari dua orang responden menilai kinerja pemerintah pada isu ekonomi sangat buruk," tulis laporan itu.

Laporan NKS juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan pemerintahan Prabowo menurun, dengan skor negatif 5 persen (-5%).

Ketidakpuasan publik terhadap program MBG menjadi nomor wahid, disusul dengan program-program lainnya seperti menaikkan gaji aparatur sipil negara (ASN), food estate, hingga Sekolah Unggulan Garuda.

Dalam laporan itu, turut terungkap dua alasan utama yang menyebabkan tingkat ketidakyakinan masyarakat terhadap program-program pemerintah pusat menurun jauh. Pertama, karena kekhawatiran akan terjadinya praktik korupsi sebesar 52 persen, disusul dengan kekhawatiran akan kinerja pejabat yang kurang kompeten sebesar 30 persen.

“Dua alasan utama ketidakyakinan masyarakat terhadap pemenuhan program-program pemerintah mencakup korupsi (52%) dan kurangnya pejabat yang kompeten (30%),” tulis laporan tersebut.

Adendum: Artikel ini direvisi karena adanya konteks yang kurang sesuai. Artikel diubah per Kamis (5/6/2025) pukul 14.15 WIB setelah ada masukan dari Pelopor Pilihan Tujuhbelas sebagai lembaga yang mengeluarkan data.