tirto.id - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X menegaskan tak akan memberlakukan lockdown total di tengah kasus COVID-19 di kota gudeg yang melonjak. Namun epidemiolog menyarankan agar Pemerintah DIY memberlakukan pembatasan yang konkret.
“Kalau lockdown tidak bisa ya sudah kita harus membatasi mobilitas. Kalau mau PPKM Mikro ya harus dievaluasi, kenapa sudah diperpanjang berkali-kali tetap kurang efektif,” kata epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Satria Wiratama kepada reporter Tirto melalui sambungan telpon, Selasa (22/6/2021).
Pembatasan-pembatasan yang jelas dan dengan pengawasan yang ketat menurutnya wajib dilakukan bila tak ingin lockdown di tengah situasi penambahan kasus yang terus melonjak tinggi. Misalnya dengan pembatasan di restoran, pusat perbelanjaan, dan screening orang yang keluar masuk DIY.
“Pembatasan misalnya dengan memperketat setiap orang yang masuk DIY. Itu lebih konkret dari pada Lockdown total yang memang tidak bisa dilakukan,” ujarnya.
Lockdown ataupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu menurutnya memang sulit dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena alasan biaya. Namun demikian bukan berarti pembatasan mobilitas tak bisa dilakukan.
Entah PPKM Mikro atau apa pun namanya untuk membatasi mobilitas bisa dilakukan. Namun yang paling penting harus ada evaluasi dengan data yang jelas. Misalnya soal pembatasan pusat perbelanjaan, bisa diberlakukan kuota pengunjung yang ketat. Namun yang terjadi selama ini hal itu tidak diindahkan.
Pembatasan mobilitas ini menurutnya jadi salah satu kunci untuk menekan penularan. Sebab upaya testing, tracing, treatment (3T) yang dilakukan tak akan pernah berhasil bila mobilitas tinggi dan terus terjadi penularan. Ketika kasus dapat ditekan dengan mengurangi mobilitas maka, kasus yang sebelumnya dapat diselesaikan dengan 3T.
“Jadi kalau cuma lockdown tapi 3T enggak jalan ya sama tidak bisa,” ujarnya.
Usai melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah, Senin (21/6/2021) kemarin Sultan menyatakan bahwa opsi lockdown belum dapat dilakukan untuk saat ini.
“Enggak ada kalimat lockdown saya enggak kuat disuruh biayai rakyat se-Yogyakarta. Itu pilihan terakhir.” ujarnya.
Konsekuensi melakukan lockdown total, kata Sultan, sangat berat lantaran hanya kegiatan ekonomi esensial semisal toko sembako dan obat-obatan saja yang boleh buka. Di saat yang sama pemerintah harus menanggung biaya kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, Sultan bilang DIY akan tetap memberlakukan PPKM mikro. Sementara untuk sektor pariwisata Sultan menyatakan tak ditutup, ia meminta agar pemerintah kabupaten/kota kota bijak dalam membuka wisata agar tidak sampai terjadi kerumunan dan penularan COVID-19.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Abdul Aziz
