Sulitnya Berharap Investasi Menopang Pertumbuhan Ekonomi Q3 2020

tirto.id - Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2020 dipastikan akan semakin dalam menyentuh zona negatif alias kontraksi. Investasi yang diukur melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terancam tak dapat diandalkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Q3 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor barang modal yang berkontribusi pada PMTB selama dua bulan pertama Q3 2020 mengalami pemburukan. Pemburukan terjadi setelah perbaikan positif di Juni dari Mei.

Impor barang modal pada Mei sempat terkontraksi 29,01% month to month (mtom) dan 40% year on year (yoy). Juni 2020 sempat membaik dengan tumbuh 27,35% mtom dan 2,63% yoy. Akan tetapi, Juli 2020 pertumbuhan melambat menjadi hanya 10,82% mtom dan terkontraksi 29,25% yoy. Pada Agustus pemburukan semakin kentara usai secara mtom terjadi kontraksi 8,81% dan secara yoy kontraksi 27,55%.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan pemburukan impor barang modal akan terasa pada realisasi PMTB di Q3 2020. Pasalnya, isi dari impor ini berkaitan dengan teknologi, peralatan, sampai mesin yang diperlukan untuk menunjang investasi pelaku usaha di dalam negeri.

Tauhid mengatakan ada potensi impor barang modal bisa kembali tumbuh beberapa bulan berikutnya, seiring pelonggaran atas aktivitas ekonomi dan pemulihan ekonomi. Namun, jika pemburukan ini terus terjadi pada impor barang modal September, maka ia yakin pertumbuhan ekonomi akan terpuruk. Alasannya, PMTB memegang porsi 30,61% PDB pada Q2 2020.

“Di antara pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran investasi terkoreksi cukup dalam, dan itu benar. Kami baca sinyal dengan data impor barang modal,” ucap Tauhid dihubungi reporter Tirto, Rabu (16/9/2020).

Tauhid mengatakan peran PMTB ini menjadi penting lantaran pada Q3 nanti satu-satunya komponen Produk Domestik Bruto (PDB) yang tumbuh positif diperkirakan hanya konsumsi pemerintah yang porsinya hanya 8,67%. Sisanya porsi besar dipegang oleh konsumsi rumah tangga dengan porsi 57,85% PDB yang diyakini juga tetap melemah karena aktivitas ekonomi dan kepercayaan konsumen belum pulih.

Keduanya sudah menguasai 90% porsi PDB. Jika keduanya sama-sama terkontraksi, maka pertumbuhan Q3 semakin sulit diselamatkan, kata dia.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics and Finance (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pemburukan impor barang modal ini perlu diwaspadai. Ia bilang pemburukan ini menunjukkan sektor manufaktur belum bergairah.

Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Agustus memang sudah naik menjadi 50,8%, di atas ambang minimum 50 agar industri bisa dikatakan berekspansi. Namun kenaikan itu semu karena pelaku usaha mengurangi kebutuhan barang modal yang erat kaitannya dengan ekspansi usaha mereka.

Faisal mengatakan kenaikan PMI ini lebih disebabkan karena meningkatnya kapasitas yang belum terpakai sebab penurunan aktivitas ekonomi selama pandemi. Ia yakin rencana pelaku usaha untuk berekspansi tertahan, apalagi mau menambah barang modal lantaran dari kapasitas yang ada saja belum terpakai seluruhnya.

Faisal yakin kontraksi impor barang modal masih akan berlanjut. Imbasnya peran PMTB tidak hanya terkontraksi di Q3 tetapi sampai Q4 juga.

“Di Q3 pertumbuhan terkontraksi antara 2-4%. Sudah memasukkan PMTB yang akan kontraksi,” ucap Faisal saat dihubungi reporter Tirto, Rabu (16/9/2020).

Melihat tren pemburukan PMTB ini, Faisal juga yakin target investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di 2020 akan meleset. Ia bilang pelaku usaha mendapati ketidakpastian ke depan masih tinggi. Belum lagi tren pandemi Indonesia tak kunjung menunjukkan tanda pertambahan kasus menurun.

Faisal mencontohkan pada Q2 lalu saja, tren investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sudah terkontraksi 6,9% yoy dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terkontraksi 1,4% yoy. Tren ini diyakini masih berlanjut sampai Q3. Alhasil target Rp817,2 triliun yang sudah dipangkas menjadi 92,2% dari target awal juga belum tentu tercapai.

“Investasi baru masih akan tertekan, tidak akan tercapai, sudah pasti,” ucap Faisal.

Namun, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia justru mengaku masih optimistis. Ia membenarkan investasi Q2 mengalami penurunan, tetapi paling tidak sekarang sudah relatif merata.

“Jawa dan luar Jawa mulai berimbang, luar Jawa Rp193,7 triliun atau 48,1% dan Jawa Rp208,9 triliun sama dengan 51,9%,” ucap Bahlil dalam HSBC Economic Forum, Rabu (16/9/2020).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah menggenjot investasi di Indonesia. Salah satunya adalah penyelesaian RUU Omnibus Law Cipta Kerja, menyusun daftar prioritas investasi, pengembangan konektivitas bagi industri, sampai menyusun sentra produksi, perdagangan, teknologi, dan keuangan.

“Izinkan saya mengungkapkan keyakinan bahwa ekonomi Indonesia melalui kebijakan konkret dan tepat akan dapat mengatasi tantangan yang kita hadapi di 2020,” ucap Airlangga.