tirto.id - Dampak pandemi COVID-19 berantai. Realokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuat mereka menunda pembangunan proyek-proyek infrastruktur.
Anggaran PUPR pada pagu 2020 awalnya Rp120,21 triliun. Pada awal April, anggaran direalokasi sebanyak Rp24,5 triliun. Kemudian, pada 14 April, setelah sidang kabinet, yang direalokasi bertambah menjadi Rp44,58 triliun. Anggaran ini dialihkan ke kementerian lain untuk penanganan pandemi.
Dengan demikian, sisa anggaran PUPR menjadi Rp75,63 triliun. Ditambah pinjaman dan/atau hibah luar negeri, surat berharga syariah negara, dan tambahan lagi, total anggaran yang mereka miliki sekarang sebanyak Rp85,7 triliun.
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa 21 April 2020, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan beberapa proyek yang ditunda. Misalnya rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Baro Raya di Kabupaten Pidie-Aceh, penggantian jembatan Sp. Cokroaminoto-Sp. Tohpati di Denpasar-Bali, dan penataan kawasan waterfront Kota Pariaman-Sumatera Barat.
Beberapa proyek lain yang ditunda penyelesaiannya tahun ini adalah Bendungan Way Sekampung di Lampung, Bendungan Jragung di Jawa Tengah, Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur, Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kuningan Jawa Barat, Penbangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal Jawa Tengah, dan optimalisasi jaringan pipa air limbah kota di Medan Sumatera Utara.
Basuki menambahkan, PUPR juga mengubah paket-paket proyek single years 2020 menjadi paket tahun jamak atau multiyears.
Beberapa proyek yang tertunda langsung akan dilanjutkan tahun depan. Hal tersebut membuat anggaran PUPR menjadi yang paling besar di antara kementerian lain, yaitu mencapai Rp149,81 triliun. Pembangunan akan difokuskan pada proyek yang bisa mendukung pemulihan ekonomi nasional.
“Ada enam kelompok program prioritas yang menjadi fokus program Kementerian PUPR 2021, yakni dukungan peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan dan lingkungan masyarakat, peningkatan investasi dengan memberikan dukungan pada kawasan strategis nasional, penguatan jaring pengaman nasional lewat program Padat Karya Tunai (PKT), serta pembelian produk rakyat dan pengusaha lokal (UMKM), dan peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim,” kata Basuki, Kamis (3/9/2020)
Realokasi juga membuat kinerja PUPR lelet. Hal tersebut diakui Basuki dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada 31 Agustus 2020. Ia mengatakan PUPR baru merealisasikan anggaran 48,13 persen atau senilai Rp41,17 triliun hingga akhir Agustus.
Pengusaha-Ekonomi Terdampak
Dampak negatif terhentinya penggarapan proyek tahun ini salah satunya dirasakan langsung oleh kontraktor-kontraktor kecil. “Sudah banyak yang tumbang,” kata Wakil Sekjen II Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Erika Ferdinata kepada reporter Tirto, Kamis (3/9/2020). .
Mereka gulung tikar karena selain tak punya proyek, juga kesulitan meminjam uang ke bank untuk memperpanjang napas. “Saat bank tahu kami enggak pegang proyek apa-apa, enggak akan dapat [pinjaman].”
Situasi sulit ini sebenarnya sudah mereka rasakan sejak beberapa tahun lalu, dan pandemi jadi puncaknya. Erika bilang pemerintah gencar membangun infrastruktur yang tak berdampak ke mereka karena sebagian besar dikerjakan BUMN. Gapensi sudah berulang kali meminta kepada pemerintah untuk diberikan kesempatan membangun tapi tak direspons positif, katanya.
“Ini mah yang kecil tetap kecil, yang menengah tetap menengah, yang besar pun tetap besar. Enggak ke mana-mana,” katanya. “Karena itu bagaimana caranya melibatkan sebanyak mungkin swasta untuk ikut proyek pembangunan.”
Maka pengumuman penundaan proyek bak vonis mati bagi pengusaha konstruksi kecil-menengah, katanya. “Apakah kontraktor di Indonesia yang kecil menengah ini mampu untuk bertahan sampai tahun depan? Kalau kontraktor kan berdasarkan proyek. Kalau enggak ada proyek, ya wes, enggak makan.”
Dalam situasi sulit itu, anggota asosiasi belum mendapat bantuan insentif dari pemerintah, katanya. “BUMN dapat puluhan triliun. Kemudian ada Rp12 triliun untuk program padat karya tunai, ini langsung direct to pekerja. Kalau sudah begini, kami dapat apa? Enggak ada.”
Duit yang dialokasikan untuk program padat karya tunai sebanyak Rp75,63 triliun. Program ini akan dilanjutkan pada 2021 dengan jumlah bantuan yang lebih besar, yaitu Rp 18,14 triliun.
Erika berharap pemerintah menyelamatkan industri konstruksi dalam negeri secepatnya.
Harapan itu sebenarnya bukan untuk keuntungan perusahaan sendiri, tapi juga ekonomi nasional. Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Abra Talattov menjelaskan dampak turunan ketika industri konstruksi lesu: penerimaan pajak berkurang.
“Kalau pelaku usaha sampai gulung tikar, potensi penerimaan pajak pun akan tergerus. Jadi target penerimaan pajak di tahun depan pun akan tidak tercapai,” kata dia kepada reporter Tirto, Kamis (3/9/2020).
Berdasarkan data penerimaan pajak 2019, sektor konstruksi memberikan sumbangsih besar ke negara. Penerimaan pajak di sektor konstruksi dan real estate pada 2019 mencapai Rp89,6 triliun atau setara7,2 persen dari total penerimaan pajak full year 2019 senilai Rp1.332 triliun.
Oleh karena itu pemerintah perlu memantau perkembangan kebijakan mengenai proyek di bawah Rp14 miliar yang harus diberikan pada kontraktor menengah. Pembagian proyek pembangunan juga harus dilakukan secara adil agar agen-agen pembangunan ekonomi bisa bergerak secara keseluruhan, terutama di sektor swasta, tak hanya BUMN Karya.
“Syarat pemulihan ekonomi, pemerintah harus memprioritaskan UMKM, terutama ke infrastruktur konstruksi ini. Tekanan yang dialami oleh BUMN-BUMN di sektor infrastruktur di kontruksi juga besar, tapi jangan stimulus ujungnya masuk BUMN untuk menyelamatkan kinerja BUMN lagi. Jadi jargon untuk mendorong stimulus terhadap UMKM pada akhirnya hanya ilusi aja,” tandas dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Rio Apinino
