tirto.id - Pada era Pergerakan Nasional, Pramuka masih bernama kepanduan. Istilah pandu atau kepanduan, seperti dicatat dalam buku 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964 (1989), dipakai Haji Agus Salim untuk mengganti istilah asing padvinder atau padvinderij. Kala itu, Nederlandsch Indische Padvinders Verenging (NIPV) alias Perhimpunan Kepanduan Hindia Belanda mayoritas beranggotakan orang-orang Belanda.
Gerakan kepanduan dipelopori oleh Letnan Jenderal Robert Stephenson Baden-Powell yang pernah jadi tentara kolonial di Mafeking, Afrika Selatan, saat Perang Boer. Ia mengorganisasi anak-anak di bawah umur untuk membantu tentara Inggris dalam cadet corps.
Menurut AG Pringgodigdo dan kawan-kawan dalam Ensiklopedi Umum (1973), NIPV berdiri pada 1917. Sementara kepanduan di kalangan pribumi pertama kali muncul pada 1916 dengan nama Javaansche Padvinders Organitatie (JPO). Organisasi ini dimaksudkan sebagai pembibitan militer Mangkunegara. Kepanduan secara luas dikenal di Indonesia sejak 1920-an.
Dalam buku Sedjarah Perdjuangan Pemuda Indonesia (1965) disebutkan bahwa pada 1924 Partai Komunis Indonesia membentuk organisasi kepanduan bernama International Padvinder Organisatie (IPO). Organisasi lain tak ketinggalan. Menurut AG Pringgodigdo dan kawan-kawan, Algemene Stuedieclub punya Nationaal Padvinders Organitatie (NPO), Sarekat Islam punya Sarekat Islam Afdeeling Pandu (SIAP), Muhammadiyah punya Hizbul Wathan, Boedi Oetomo punya Nationale Padvinders, Jong Java punya Jong Java Padvinders, Jong Islamieten Bond punya Nationale Islamistische Padvinders (Natipy), Taman Siswa punya Siswo Prodjo, dan Partai Bangsa Indonesia (PBI) punya Surya Wirawan. Pada 1930-an, beberapa kelompok kepanduan itu bersatu dalam Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI).
Pada zaman Jepang, kepanduan dilarang. Sebagai gantinya, militer Jepang membentuk Seinendan (Barisan Pemuda) dan Keibodan (Pembantu Kepolisian). Langkah Jepang itu sesuai dengan garis politik negara fasis lainnya: Jerman dan Italia.
”Pada 1933, Adolf Hitler melarang keberadaan kepanduan dan hanya membolehkan adanya satu gerakan pemuda di Jerman yaitu Hilter Jugend. Di Itali, Benito Mussolini melarang kepanduan dan menggantinya dengan Balilla, yaitu gerakan sebagai perbaikan dari pandu,” tulis Darmanto Djojodibroto dalam Pandu Ibuku: Mengajarkan Budi Pekerti, Membangun Karakter Bangsa (2012:80).
Setelah Indonesia merdeka, gerakan kepanduan mulai tumbuh lagi. Pada 1954 terdapat 71 kelompok kepanduan dengan 90 ribu anggota pandu putra dan 41 ribu pandu putri. Kelompok terbanyak Hizbul Wathan, disusul Ansor, Pandu Rakjat Indonesia, KBI, Pandu Islam Indonesia dan lainnya. Beberapa kepanduan itu ada yang tergabung dalam Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) yang berdiri pada 16 September 1951. Tanggal 17 Agustus 1955, Jambore pertama diadakan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, seperti ditulis Darmanto Djojodibroto, kepanduan mulai dianggap produk imperialis, kolonialis, dan gerakan kekanak-kanakan yang tidak berguna. Kemudian timbul wacana untuk membubarkan kepanduan dan menggantinya dengan pramuka.
Mei 1960, IPINDO berubah menjadi Persatuan Kepanduan Indonesia (Perkindo). Di dalamnya tergabung Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia (PKPI) dan Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia (POPPINDO).
Menurut Ayatrohaedi dkk dalam Kumpulan Buklet Hari Bersejarah I (1994:43), Perkindo hanya menampung 60 dari 100 organisasi pandu. Ayatrohaedi menambahkan, lemahnya gerakan kepanduan ”dipergunakan oleh pihak komunis sebagai alasan untuk memaksa gerakan kepanduan di Indonesia menjadi Gerakan Pionir Muda seperti terdapat di negara-negara komunis.”
Meski demikian, Perkindo menentangnya. Dan berkat lobi Perdana Menteri Djuanda, maka Presiden Sukarno merilis Keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Keppres ini diteken pada 20 Mei 1961 oleh Perdana Menteri Djuanda karena Presiden Sukarno sedang berada di Jepang.
Dalam Keppres itu Sukarno menetapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda ditugaskan kepada perkumpulan Gerakan Pramuka. Disebutkan pula dengan jelas bahwa ”badan-badan lain yang sama sifatnya atau menyerupai Gerakan Pramuka dilarang adanya.”
Pada 14 Agustus 1961, tepat hari ini 59 tahun yang lalu, 70 anggota Majelis Pimpinan Nasional Pramuka berkumpul. Sultan Hamengkubuwono IX menjadi Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka. Di lingkungan Pramuka, ia dipanggil Kak Sultan. Pada hari itu pula Pramuka diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Organisasi ini memakai lambang tunas kelapa yang diciptakan Sumardjo Atmodipuro. Hari itu dikenang sebagai Hari Pramuka.
Sebagai Ketua Kwarnas pertama dan pencetus nama Pramuka, Sultan Hamengkubuwono IX kemudian dikukuhkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Ia bahkan menerima penghargaan Bronze Wolf Award dari Organisasi Kepanduan Internasional.
Pramuka sebagai organisasi tunggal kepanduan di Indonesia dilanjutkan pada era Orde Baru. Prinsip ini tentu saja cocok dengan rezim pimpinan Soeharto yang memang menyukai penyeragaman.
=========
Pada versi sebelumnya ada kesalahan dalam artikel ini yang menyebutkan "Sultan Hamengkubuwono IX bukan ahli kepanduan". Redaksi telah mengoreksinya.
Editor: Irfan Teguh
