tirto.id - Pemerintah bertekad untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia pada tahun depan. Penurunan indikator dan sasaran pembangunan ini menjadi fokus terakhir di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, upaya percepatan penurunan tingkat pengangguran akan dilakukan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berbagai upaya juga dilakukan untuk mendorong sektor-sektor dengan efek pengganda besar dan menciptakan lapangan kerja yang luas.
"Peningkatan infrastruktur dasar di berbagai wilayah juga dilakukan melalui program padat karya, sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan bagi masyarakat," ujarnya dalam Rapat Paripurna di DPR RI, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Sri Mulyani mengklaim tingkat pengangguran yang sempat meningkat di 2020 akibat pandemi, dalam dua tahun terus dapat diturunkan. Penurunan ini seiring dengan ekonomi yang terus menguat dan berhasil menciptakan lapangan kerja secara signifikan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Februari 2023 mengalami penurunan menjadi 5,45 persen atau sebanyak 7,99 juta orang. Angka pengangguran ini lebih baik dibandingkan posisi Agustus 2022 yang tercatat sebanyak 8,42 juta atau 5,86 persen.
Sri Mulyani melanjutkan, untuk pengentasan kemiskinan dalam jangka pendek akan diarahkan utamanya untuk menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen. Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem ditempuh melalui upaya-upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
"Ini juga dilakukan peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan," ujarnya.
Sementara untuk penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen di 2024 difokuskan melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif di 12 provinsi prioritas, yang meliputi tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan lima provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
